Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perubahan UU Politik Jauh Lebih Penting Dibanding Pansus Pilpres

  • Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dinilai jauh lebih penting dibandingkan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu presiden. Salah satu evaluasinya, pemilihan umum dapat dilakukan dengan mengubah seluruh undang-undang (UU) politik.

    Paket UU politik itu antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    "Perubahan atau perbaikan paket UU politik itu harus menjadi agenda pertama DPR periode mendatang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

    Perubahan penting dilakukan untuk mengintegrasikan kelima UU politik tersebut. "Jangan sampai kelima UU politik itu bertentangan satu sama lain. Kesesuaian aturan diperlukan agar kesalahpahaman tidak terjadi kembali, terutama dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Arif.

    Seperti yang terjadi pada Pemilu 2014, ketentuan tentang daftar pemilih khusus (DPK) dipertentangkan. Alasannya, DPK hanya diatur dalam UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, UU Pilpres sama sekali tidak mengatur tentang DPK.

    Dalam pilpres, DPK dan DPK tambahan diatur menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU). Inilah yang kemudian menjadi bahan pertentangan saat terjadi permohonan sengketa hasil pilpres oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut satu.

    Arif mengatakan, semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus mendapatkan hak pilih. Artinya, sudah selayaknya UU politik memberikan jaminan hak pilih untuk warga negara.

    Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno. Menurut Teguh, panitia khusus (pansus) pilpres sudah tidak relevan lagi. Alasannya, sisa waktu jabatan DPR yang tinggal satu bulan tidak akan cukup untuk membahas pansus tersebut.

    RDP dengan KPU

    Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Agendanya adalah mendengarkan laporan penggunaan anggaran tahun 2013. Dalam rapat tersebut, KPU juga menyinggung rencana alokasi anggaran RAPBN 2015 yang memuat penambahan anggaran KPU Rp 726 miliar dari pagu anggaran Rp 1,1 triliun.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…