Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Mekanisme Pengajuan Gugatan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden

  • Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan mengajukan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, (23/7).

    Berdasarkan informasi yang didapatkan olehBeritasatu.com, kubu Prabowo-Hatta akan tiba di MK pada pukul 17.00 WIB untuk mendaftarkan perkara di MK.

    MK telah menetapkan pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Pedoman beracara ini tertuang dalam Peraturan MK Nomor 4 tahun 2014.

    Berikut ini adalah mekanisme Pengajuan Permohonan Pemohon (Pasangan Prabowo-Hatta) PHPU Presiden dan Wakil Presiden

    · Pengumuman Penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU, Selasa, 22 Juli 2014
    · Pengajuan Permohonan Pemohon dengan rentang waktu 3 x 24 jam setelah penetapan KPU
    · Panitera MK akan menerbitkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP)
    · Panitera mencatat permohonan pemohon dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP)
    · Panitera mengeluarkan akta penerimaan permohonan pemohon (APPP)
    · Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon
    · Jika memenuhi kelengkapan, maka panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan (APTMK)
    · Jika belum memenuhi kelengkapan, maka pemohon harus memperbaiki atau melengkapi permohonannya dalam waktu 1 x 24 jam, yakni 26 Juli 2014
    · Setelah lengkap, Panitera akan mencatat akta permohonan ke Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
    · Panitera menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi

    Setelah permohonan pemohon tercatat di BRPK, paling lambat tanggal 26 Juli 2014, MK akan mengirimkan salinan permohonan pemohon kepada Termohon (KPU) dan pihak yang terkait atau yang berkepentingan terhadap permohonan pemohon (pasangan Jokowi-JK) paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

    Penetapah hari pertama sidang di MK dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

    Sedangkan surat panggilan sidang pertama MK kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasa hukunnya dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja sejak hari sidang pertama ditetapkan. Putusan MK dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja kerja sejak permohonan pemohon dicatat dalam BRPK.

    Sidang I MK akan dilaksanankan paling lambat pada Rabu, 6 Agustus 2014 dan putusannya paling lambat pada Kamis, 21 Agustus 2014. 


    sumber : beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…