Rabu, 12 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keputusan KPU Bukan Hasil Final Pilpres

  • Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengimbau, masyarakat dan pendukung pasangan capres-cawapres untuk bersikap biasa pada 22 Juli nanti. Sebab, keputusan KPU belum merupakan keputusan akhir.

    "Masyarakat tidak perlu bersikap berlebihan. Yang menang maupun kalah ungkapkan secara wajar. Hasil KPU bukan hasil akhir. Hasil akhir ada di MK," katanya, kepada SP, di Jakarta, Sabtu (19/7).

    Kedua capres, katanya, diharapkan menyerukan secara terbuka dan tegas kepada pendukung agar mengikuti proses pilpres sesuai aturan. Pihak yang dimenangkan KPU tidak perlu mengekspresikan terlalu berlebih. Sementara yang kalah boleh tidak puas, tetapi melalui pengajuan perselisihan hasil pemilu ke MK.

    "Bukan dengan cara fisik seperti turun ke jalan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau ada dugaan masih ada pintu di MK tinggal dikawal proses itu, jangan justru memprovokasi rakyat," kata Said

    Mekanisme
    Said menerangkan, sistem pemilu di Indonesia memiliki koreksi dengan dua mekanisme. Yakni mekanisme keberatan dan perselisihan.

    Mekanisme keberatan, lanjutnya, mengoreksi pada tahap rekapitulasi di tiap jenjang yang saat ini sudah sampai rekapitulasi penghitungan di provinsi. Setelah KPU memutuskan, masih ada mekanisme perselisihan di MK.

    Said berpendapat, masyarakat belum banyak yang tahu sehingga menilai seolah-olah 22 Juli merupakan hasil akhir. Sehingga kalau keputusan MK mengubah hasil KPU masyarakat mengklaim ada kecurangan.

    "Hasil KPU adalah rekapitulasi akhir dan penetapan siapa yang terpilih. Sikapi secara wajar dan biasa-biasa saja 22 Juli. Tunggu 22 Juli itu untuk mengukur akurasi hasil hitung cepat," katanya.

    Menurut Said, keputusan MK bisa menghasilkan empat hal. Pertama, meminta penundaan keputusan KPU dengan meminta pemungutan suara ulang. Kedua adalah meminta penundaan keputusan KPU dengan meminta pengitungan ulang.

    Ketiga, lanjutnya, MK mengoreksi dan menilai angka yang benar berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. "Dalam beberapa kasus pilkada atau pileg, MK lazim melakukan hal tersebut," ucapnya.

    Keempat, katanya, MK menguatkan keputusan KPU, yang menang di KPU itu yang jadi presiden. Jadi disikapi biasa saja tanggal 22 Juli," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…