Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pengawas Pemilu Harus Proaktif Pantau Proses Rekapitulasi Suara

  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi hingga Pusat harus bekerja keras mengawasi proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung saat ini. Tujuannya untuk mencegah munculnya friksi negatif dalam pelaksanaan Pilpres yang judur, adil, transparan, dan tanpa intimidasi.

    Selain Bawaslu maupun Panwaslu di daerah, pengawas dari masing-masing kandidat capres dan cawapres juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan rekapitulasi suara. Pengawas dari tim pasangan capres jangan hanya menonton proses rekapitulasi suara, namun juga turun berperan secara aktif.

    Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu (12/7). Hal itu dikatakan Titi terkait kemungkinan adanya kecurangan mulai dari perhitungan suara, rekapitulasi suara hasil pilpres 9 Juli lalu.

    "Potensi kecurangan akan selalu ada. Di tengah pasangan yang bertarung hanya dua calon sebenarnya sulit melakukan kecurangan kalau ada pengawasan secara ketat. Pengawas dari Bawaslu ada, dari dua kandidat ada, yang penting semua harus berperan aktif," katanya.

    Terkait potensi kepala daerah yang menjadi tim sukses melakukan intervensi rekapitulasi perhitungan suara, menurut Titi bisa saja terjadi. Untuk itu, pengawas pemilu dan tim pasangan calon harus mewaspadai segala pergerakan yang terjadi di lapangan.

    "Terlalu gegabah kalau rekapitulasi diintervensi oleh kepala daerah. Kalau sampai ada kecurangan maka tim pasangan calon gagal mengawal juga," ucapnya.

    Titi meminta masyarakat proaktif memantau proses rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi dari tingkat bawah hingga KPU Pusat harus dikawal bersama dan prosesnya harus terbuka.

    "Pengawas pemilu jangan hanya sekedar hadir secara fisik kemudian tidak mampu mengawal proses. Ini yang harus ditekankan," tegas Titi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…