Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Teknologi Informasi dan Pilpres

  • Keputusan untuk tidak menggunakan teknologi informasi (TI) untuk Pilpres 2014 menimbulkan pertanyaan besar. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, sebenarnya Indonesia sudah sangat mampu melakukan, minimal rekapitulasi memakai IT. Itu sudah diwacanakan dan dilaksanakan sejak 1999, 2004, dan 2009.

    "Ini bingung juga kenapa 2014 tak pakai TI. Memang ada masalah Lemsaneg kemarin. Cuma dengan menggunakan TI, itu lebih mudah dan lebih cepat rekapnya. Dengan TI, satu dua hari setelah pencoblosan, KPU sudah bisa punya rekapitulasi suara," kata Jerry di Jakarta, Senin (30/6).

    Jerry menduga TI tak digunakan dengan asumsi memang ada pihak tertentu yang tak ingin ada hasil rekap pemilu yang pasti dalam waktu dekat setelah hari H pencoblosan.

    "Jadi ada ruang sebulan setelah hari H, untuk manipulasi. Kalau data awal mereka dapat menyatakan mereka potensi kalah, ada ruang sebulan untuk memanipulasi. Misalnya suap penyelenggara," kata Jerry.

    Untuk kondisi dunia seperti sekarang ini, Jerry menilai aneh bila TI tak dipakai. Dan sejak awal memang tak terlihat ada niat KPU menyelesaikan masalah itu.

    Juru Bicara Jokowi-JK, Poempida Hidayatulloh, menyatakan bahwa permasalahan mendasar TI Pemilu di Indonesia adalah karena ada dua sistem yang dibentuk tapi tak terintegrasi. Selama ini, TI hanya dijadikan sebagai basis supporting.

    "Padahal sebenarnya ini implementasinya bisa sangat besar. Data pemilih dan hasil bisa cepat dan terenkripsi," kata Poempida.

    "IT memang bisa dimanipulasi. Tapi kalau sistem dibuat secure, sangat susah diatur. Dan saat ini sangat mudah dibuat sistem dimana ada multilevel security, kalau dihack ada firewall."

    Untuk jaringan internet, lanjutnya, sebenarnya tak perlu lagi karena jaringan seluler di Indonesia sudah sangat luas.

    "Kalau mau sebenarnya, e-vote pun bisa kita laksanakan. Itu tak akan ada kecurangan. Masalahnya di DPR, topik itu tak selesai," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Perlu Pertimbangan Serius Menghidupkan Kembali GBHN

    Menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah sebuah langkah baik. Namun harus dengan kajian dan pertimbangan serius. Yang perlu dikaji adalah apakah memang perlu menghidupkan kembali GBHN itu di…
  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…