Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.  
     
    "Pada kesempatan ini saya ingin langsung menyampaikan instruksi dan arahan saya pada jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah. Dan ajakan saya pada semua pihak yang tidak di jajaran pemerintahan," kata SBY, Selasa (3/6/2014).
     
    Pemilu legislatif kata SBY, telah dilaksanakan secara damai dan demokratis. Namun, ia mendengar ada sejumlah permasalahan dan dugaan penyimpangan.
     
    "Tetapi walau bagaimanapun pemilu dapat dilaksanakan secara damai, demokratis dan merupakan tonggak sejarah yang penting dalam sejarah pematangan demokrasi," terangnya.
     
    Dalam Rakornas tersebut, SBY juga mengeluarkan 13 instruksi terkait pelaksaanan pemilu presiden 2014.
     
    "Yang pertama, mari kita sukseskan Pilpres, karena kita bisa menyelenggarakan dua kali pemilu Pilpres secara langsung dan Pileg dengan sukses," ujarnya.
     
    Lanjut SBY, dunia mengakui dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan pemilu di negeri kita dengan damai, fair dan demokratis.
     
    Instruksi yang kedua, SBY meminta untuk mengambil pelajaran yang sudah baik dalam pemilu legislatif yang lalu untuk dijaga dan dipertahankan.
     
    "Yang belum baik mari kita perbaiki. Kasus-kasus pada pemilu lalu mari kita niatkan dan diusahakan tidak terjadi lagi," ucapnya.
     
    Instruksi yang ketiga, SBY meminta untuk mempedomani aturan pemilu yang tentunya mengalir dari konstitusi kita, UU Pemilu dan UU lainnya serta aturan lain yang dikeluarkan oleh penyelengara pemilu.
     
    "Yang keempat, mari kita sadari tugas dan wewenang kita masing-masing. Apakah itu partai politik, Kepolisian, TNI dan gubernur. Yang kelima, mari kita cegah berbagai pelanggaran pemilu termasuk intimidasi dan pemaksaan terhadap siapapun," bebernya.
     
    Instruksi yang keenam, SBY meminta untuk mencegah benturan antar kontestan pemilu. "Pada Pemilu yang lalu telah berlangsung damai. Saya ucapkan terima kasih," SBY menambahkan.
     
    Instruksi yang ketujuh, SBY meminta untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemilu, aparat pemerintah dan penegak hukum.
     
    "Dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itu hukum politik di negara mana pun," ucapnya.
     
    Instruksi yang kedelapan, jika ada protes dalam berdemokrasi, SBY meminta dilakukan secara damai dan prosedur. Jangan main hakim sendiri, melakukan kekerasan, aksi destruktif, anarkis, merusak, benturan fisik antar pendukung.
     
    Instruksi yang kesembilan, SBY meminta peran media massa untuk berimbang dalam membuat pemberitaan.
     
    "Kepada pers dan media massa saya harap memberitakan yang akurat dan konstruktif," pinta SBY.
     
    Di instruksi yang kesepuluh, SBY menghimbau kepada jajaran pemerintah, bupati, gubernur, dan wali kota untuk tetap mengutamakan tugas di pemerintahan.
     
    Era TNI Polri berpolitik praktis dan kekuasaan sudah usai. SBY pun menekankan di instruksi yang ke sebelas untuk menjaga netralitas TNI dan Polri. Dan melaksanakan hasil reformasi yang telah berjalan.
     
    Intruksi SBY yang kedua belas, kepada Jajaran pemerintah pusat dan daerah harus membantu penyelenggaraan pemilu.
     
    "Misalnya ke daerah-daerah di Papua dan Papua Barat, untuk mendistribusikan logistik pemilu. Jangan sampai ada tuduhan fitnah kepada penyelanggaran pemilu.
     
    "Yang ketiga belas, gunakan anggaran sebaik-baiknya. Dana kita besar, pertanggungjawabkan dengan baik. Kita bisa menghemat biaya, karena satu putaran," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…