Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
Stabilitas Politik Pasca Pilpres Harus Kondusif
-
Stabilitas politik di Tanah Air diharapkan dapat berlangsung kondusif pasca pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014.
Sebab, selama hampir satu dekade, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap berhasil mengelola kehidupan politik.
“Calon presiden dan cawalon wakil presiden terpilih nanti tentunya harus melanjutkan keberhasil SBY khususnya dalam menjaga stabilitas politik di Tanah Air,” kata Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana dalam acara Dialog Kenegaraan bertajuk “Kompetisi Pilpres 9 Juli 2014” di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (21/5).
Dia menambahkan, agenda reformasi politik di antaranya penataan sistem kepartaian juga mesti mendapat perhatian pemimpin ke depan.
“Penataan sistem kepartaian diperlukan agar partai politik mampu menciptakan iklim politik yang memungkinkan lahirnya para politisi yang baik guna memajukan bangsa ini,” imbuhnya.
sumber : beritasatu.com
Related Posts
-
Ditjen Polpum mengadakan kegiatan Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak 2019 Aman dan Damai
Didi Sudiana selaku Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan apresiasi kepada panitia atas penyelenggaraan kegiatan forum dialog politik yang diselenggarakan pada 04 Februari 2019 bertempat di Padjajaran Suites Resort…
-
Politik Identitas dan Hoax Ancam Pemilu 2019
hoax (kabar bohong)…
-
Ditjen Polpum menyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik di Raja Ampat
enyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dengan tema "Menata Keuangan Parpol yang Akuntabel serta…
-
n Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Di Informasikan Kepada Kepala Badan Kesbangpol Provins bahwa Ditjen Politik dan PUM Akan Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Senin, 19 Maret 2018 bertempat di…
-
Ambang Batas Hilang, Transaksional Politik Berkurang
Ada atau tidaknya presidential treshold atau…
-
Pendidikan Politik Sebagai Alat Ukur Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
PENDIDIKAN adalah bagian tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia…
-
Perombakan Kabinet Bentuk Konsolidasi Politik Jelang 2019
reshuffle atau perombakan kabinet yang belakangan muncul akibat pernyataan Presiden Joko…
-
Peran Politik Perempuan Kota Cirebon Diapresiasi Kemendagri, tapi Tetap Perlu Ditingkatkan
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar sosialisasi peran perempuan dalam ruang politik. Kegiatan diselenggarakan di…
-
Ditjen Polpum Siapkan Draf Kodifikasi Paket UU Politik
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum…
-
Kodifikasi UU Paket Politik, Kerja Besar Ditjen Polpum
Pemerintah mulai menyiapkan draf kodifikasi paket…
-
Tulang Punggung Demokrasi Tetap Partai Politik
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional…
-
Antisipasi Politik Uang Berbentuk Barang
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron mengatakan, indikasi praktik politik uang kini…
-
Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik
Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
-
Direktorat Jenderal Politik dan PUM Menggelar Rakornas Kesbangpol Se-Indonesia
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) hari…
-
Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim
Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
-
Menutup Celah Politik Dinasti
dinasti kerap…
-
Konflik Politik Hingga Perubahan UU MD3 Pengaruhi Kinerja Legislasi DPR
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa…
-
"Reshuffle" Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Desakan Politik
reshufflekabinet kembali mencuat. Beberapa nama anggota…
19_thumb.jpg "sample9"){kind=small}
6_thumb.jpg "sample9"){kind=small}
-
Perahu Politik Boleh Beda Tetapi Tetap Bersatu
Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)…
-
Benahi Parpol, Wapres Sarankan Mahasiswa Sosial Politik Magang di Parpol
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar…
-
Parpol dan Kepemimpinan Politik
Dalam setiap perjuangan menuju…
5_thumb.jpg "sample9"){kind=small}
-
Intensifkan Komunikasi Politik yang Konstruktif
Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta),…
-
Presiden Berharap Senayan Cari Solusi Politik soal Kisruh DPR Tandingan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakailan Rakyat…
_thumb.jpg "sample9"){kind=small}
-
Edukasi Politik Melalui Media
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
-
Hitung Cepat Bongkar Ulang Peta Politik 2014
quick count
-
Politik Pemilu
PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
_thumb.jpg "sample9"){kind=small}
-
Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai
Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
-
Moratorium Iklan Politik, Siapa Setuju dan Tidak Setuju
Ini tentang iklan kampanye politik. Jenis iklan yang belakangan ini bertaburan di media massa. Terutama televisi. Iklan model beginian harus dihentikan sampai masa kampanye terbuka dimulai pada…
-
Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik
Jajaran Komisi Pemilihan Umum merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
-
Perguruan tinggi jangan antipolitik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
-
Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik.
-
Galang Kerukunan di Tahun Politik
HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
-
Partai Politik, Pemilih dan Pendidikan Politik
Semarak baliho, bendera partai dengan slogan-slogan yang berusaha menarik simpati masyarakat menjelang pemilu 9 April…
-
Kontrak Politik, Solusi Golput
Banyak yang pesimis terkait partisipasi politik masyarakat dalam…
-
Praktik Politik Uang dan Politik Kekuasaan Perlu Disudahi
Bung Karno pernah berkata, "Jas Merah. Jangan sampai melupakan sejarah."
-
Politik Dinasti dapat Dihapus Melalui Regulasi
Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito berpendapat politik dinasti atau fenomena pengisian struktur…
-
RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti
Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
-
Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol
Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
-
Jelang Pemilu 2014, Indonesia Rawan Instabilitas Politik
Pakar ilmu politik senior Universitas Indonesia, Arbi Sanit,…
-
1_thumb.jpg "sample9")
Tren Diskontinuitas Melanda Perpolitikan Indonesia
Walaupun saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga dalam…
-
Maraknya Politik Dinasti di Indonesia
Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.
BERITA TERPOPULER »
- Dirjen Kesbangpol: hampir semua tempat demo BBM 01 Aug 2013
- Tolak Audit, Ormas Dapat Sanksi 09 Jul 2013
- ERA GLOBALISASI SANGAT MEMERLUKAN JATI DIRI BANGSA YANG BERKARAKTER 26 Jul 2013
- UNTUK HINDARI SALING LEMPAR KESALAHAN DALAM PILKADA 10 Jul 2013
- Sudah Libur 9 Hari, Pegawai Negeri Diimbau Tidak Tambah Cuti 25 Jul 2013
- Mendagri: Bali Tumbuh Mengesankan 02 Sep 2013
- Mendagri Buka Rakornas Pemilu Regional Sumatera 05 Sep 2013
- Pemilih Pemilu 2014 lebih 71 persen 06 Sep 2013
- Pelantikan Wali Kota Semarang Dijadwalkan Akhir Agustus 25 Jul 2013
- Ditjen Kesbangpol Kemendagri Sosialisasikan UU Ormas 06 Sep 2013
- Bentrok 2 Ormas di Karawang 07 Sep 2013
- Tanggulangi Kenakalan Remaja, Kesbang dan Disik Adakan Penyuluhan 09 Sep 2013
- Menata Kembali Ormas 09 Sep 2013
- Mendagri Minta Intelijen Daerah Pantau Konflik Jelang Pemilu 10 Sep 2013
- Mendagri Ingatkan Kominda Waspadai Konflik Jelang Pemilu 10 Sep 2013
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3521535
e-mail: kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id
Copyright 2013 @ Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politk - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia