Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Antisipasi Modus Baru Pelanggaran Pemilu Jelang Pilpres 9 Juli

  • Menjelang Pemilihan Presiden dan Wapres 9 Juli mendatang, antisipasi terhadap pelanggaran Pemilu, khususnya yang terjadi di arus bawah, harus cepat mendapat antisipasi dari penyelenggara Pemilu.

    “Pelanggaran pemilu paling banyak terjadi pada level bawah sebagai pelaksana garda terdepan.  Orang jual beli undangan. Lantas,   bagaimana menkonstruksi keadaan untuk itu, harus diantisipasi. Begitu pula dengan distribusi massa untuk mencoblos di tempat-tempat tertentu, serangan fajar, semua itu sudah harus diantisipasi lebih dini dari sekarang,” kata Pengamat Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Amir Kotarumalos di Ambon, Kamis (15/5).

    Amir Kotarumalo,  dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti mengatakan, pelanggaran-pelangaran tersebut tidak mendidik masyarakat untuk menyalurkan aspirasi maupun suara mereka dengan benar. Sehingga menyebabkan turunnya demokrasi elektoral di Indonesia.

    “Mata rantai ini kuat sekali. Elit partai dan peserta pemilu bekerja sama dengan pelaksana bermain-main dalam lingkaran setan yang memunculkan fenomena dan peraturan prinsip dari kondisi yang menyebabkan turunnya demokrasi elektoral di negara ini,” tukas Amir.

    Ia menjelaskan, terbukanya situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bisa diakses dengan bebas telah memunculkan modus operandi baru dalam pelanggaran pemilu.

    “Ada modus baru. Undangan di-scan, kemudian situs KPU untuk daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan yang terbuka lebar, dan bisa diakses memudahkan oknum-oknum tertentu mengunggah nama-nama orang di situs itu dan bisa dilihat di seluruh nusantara,” ucap Amir.

    Dia mengatakan, oknum-oknum di tingkat aparatur KPU juga harus diantisipasi. Mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, jangan hanya diberi sanksi administrasi, tetapi harus diberhentikan.

    “Sebab kemungkinan akan mengulang tindakan yang sama di kemudian hari. Ini  tentunya dapat merugikan negara dan menyebabkan semakin merosotnya kredibilitas dan keadilan demokrasi di Indonesia,” paparnya.

    Amir mencontohkan, KPU Kota Tual yang dengan sengaja selama dua hari menyimpan peti suara di Hotel Natsepa dan membukanya. Kemudian merekonstruksi ulang perhitungan suara hasil Pileg  9 April 2014, dengan alasan untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Maluku.

    “Pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tual sudah dua kali. Kalau cuma diberi teguran oleh KPU Provinsi, maka mereka juga turut bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran berat yang sudah memenuhi unsur sistematis dan terstruktur pidana pemilu sesuai dengan UU No. 15 tahun 2011,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…