Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

  • Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan membawa misi perubahan bagi Indonesia minimal 5 tahun mendatang. Pemimpin yang akan merubah wajah pendidikan putra-putri Indonesia, pemimpin yang akan merubah nasib kaum buruh, wajah ekonomi, sosial budaya, wajah birokrasi, pertahanan keamanan hingga hubungan luar negeri (Internasional).Berkaitan dengan hal tersebut, media sebagai jembatan yang menghubungkan antara harapan masyarakat dan tujuan yang ingin diciptakan oleh calon presiden tentu harus dapat bersikap netral dan profesional. Mengedepankan sisi-sisi idealisme dan kebaikan umat, sehingga dapat tercipta kesamaan frame tentang grand desain Indonesia di masa depan.Untuk itu, partisipasi media dalam pemilu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedapankan prinsip keadilan dan independensi Pers. Banyak batasan-batasan serta larangan yang perlu diketahui media dalam menjalankan kerja Pers, terutama terkait momentum tahun politik, sehingga tidak cenderung black campaign.Larangan tersebut terkait dengan menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu, menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu, serta ketidakberimbangan atas pemberitaan dan pemberian iklan yang diberitakan atau disiarkan oleh media.

    Dalam konteks kontestasi pilpres, netralitas dan objektifitas media massa akan menampilkan postur media massa sebagai sumber informasi penting bagi publik atas rekam jejak, visi misi dan program pembangunan yang diusung oleh tiap pasangan capres/cawapres. Hal itu dapat terjadi jika ada kesadaran internal bagi para pelaku industri media massa untuk melihat kepentingan bangsa yang lebih luas.Terkait hal tersebut, berdasarkan pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan isi berita media massa selama masa kampanye terbuka 15 Maret hingga 5 April 2014 larut dalam kepentingan elit pemilik dibandingkan dengan urusan publik. “Media massa yang seharusnya menyajikan berita-berita yang objektif dan berimbang malah ikut larut dalam kepentingan para elit pemilik media dibandingkan dengan kepentingan publik,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta.Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ade Armando, pengamat penyiaran publik dari Universitas Indonesia, karena banyak bos media menduduki jabatan politik di partai, lembaga penyiaran publik menjadi rawan dipolitisasi. “Masalah berbahaya nanti kalau media sudah jadi kepentingan politik.

    Terkait pemberitaan dan iklan di media, diharapkan agar Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers dan publik untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, terutama terkait dengan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, online dan elektronik.Begitu pula dengan pasangan capres/cawapres serta parpol pengusung hendaknya dapat memanfaatkan momentum sesuai dengan aturan perundang-undangan serta bergerak pada upaya kompetisi yang kualitatif, tidak hanya mengandalkan teknik-teknik pencitraan, tetapi lebih berbobot pada isu konsep dan program pembangunan nasional.Selain itu, diharapkan agar masyarakat bisa memantau pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan melaporkannnya ke Komisi Penyiaran Indonesia dan/atau Dewan Pers. Dengan demikian, wajah demokrasi di Indonesia menjadi semakin matang. Semoga pemilu 2014 mampu melahirkan pemimpin yang dapat membentuk Indonesia baru dengansistem yang lebih profesional dan berwibawa di mata Internasional.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…