Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu, Titik Krusial Politikus

  • Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan yang dalam beberapa hari belakangan menghiasi berita sejumlah media massa akhirnya dapat diselesaikan pada Kamis (24/4/2014). Dalam acara Musyawarah Kerja Nasional III di Bogor, secara terbuka Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengakui kesalahan serta memohon maaf kepada semua pengurus dan kader PPP.

    Konflik di PPP mulai tercium publik saat Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Gelora Bung Karno, 23 Maret 2014.

    Pada 13 April 2014, sebanyak 26 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah PPP meminta dewan pimpinan pusat partai itu menggelar rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban langkah Suryadharma tersebut. Suryadharma menjawab gerakan DPW PPP itu dengan memecat Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan lima unsur pimpinan DPW PPP, serta menyatakan dukungan bagi calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo, Subianto.

    Jalan keluar konflik mulai terlihat setelah Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair mengeluarkan fatwa, yang antara lain meminta pihak-pihak yang berseteru segera melakukan islah atau upaya damai. Dengan adanya islah, berarti tidak terjadi pemecatan dan rotasi. Selain itu, PPP juga belum menyatakan koalisi dan menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

    Dinamika internal belakangan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di PPP. Sejumlah kader Partai Golkar juga mulai mempertanyakan pencapresan ketua umum partai itu, Aburizal Bakrie.

    Konvensi pemilihan calon presiden dari Partai Demokrat juga di simpang jalan menyusul perolehan suara partai itu di pemilu legislatif lalu yang hanya sekitar 10 persen menurut hitung cepat sejumlah lembaga. Akibatnya, Partai Demokrat tak dapat mengajukan sendiri pasangan capres-cawapres.

    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif.
    Titik krusial

    Berbagai dinamika itu terjadi karena dalam praktik politik Indonesia selama era reformasi, pemilu menjadi salah satu dari tiga titik krusial bagi parpol dan politikus. Dalam pemilu, titik krusial dimulai saat penetapan daftar calon anggota legislatif, penetapan caleg terpilih, hingga penentuan dukungan/koalisi capres-cawapres dan penyusunan kabinet.

    Dua titik krusial lain adalah saat pemilihan/pergantian pengurus parpol dan pemilihan kepala daerah. Dalam pergantian pengurus, titik krusial terjadi saat perebutan posisi ketua dan pembentukan pengurus. Sementara di pilkada, titik krusial muncul saat penentuan calon yang diusung dan koalisi parpol pendukung.

    Sejarah menunjukkan, keretakan atau perpecahan sering terjadi dalam titik-titik krusial tersebut. Surya Paloh mendirikan ormas Nasional Demokrat dan kemudian Partai Nasdem setelah dikalahkan Aburizal Bakrie dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.

    Perebutan kekuasaan

    Pemilu, pilkada, dan pergantian pengurus parpol menjadi titik krusial karena pada saat itulah terjadi perebutan kekuasaan politik yang umumnya berimplikasi kepada sumber daya ekonomi.

    Gagal diusung di pilkada atau masuk dalam daftar caleg berarti gagal atau tertundanya merintis karier politik menjadi kepala daerah atau legislator. Sementara kalah dalam perebutan posisi pimpinan partai berarti hilangnya peluang untuk mengurus partai berikut berbagai efek ikutan di dalamnya.

    Salah memilih rekan koalisi bisa berakibat kalah di pilkada atau pemilu. Kekalahan itu bisa berarti kegagalan masuk kabinet/pemerintahan.

    Dalam politik Indonesia, kekuasaan politik berimpitan dengan sumber daya ekonomi. Untuk merebut kekuasaan politik, umumnya dibutuhkan modal ekonomi. Sebaliknya, dengan punya kekuasaan politik, terbuka peluang untuk mendapatkan akses ekonomi.

    Akhirnya ada istilah, uang dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan, dan dengan kekuasaan dapat diperoleh lebih banyak uang, dan uang yang lebih besar dibutuhkan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih banyak, demikian seterusnya.

    Dalam kondisi seperti ini, tak aneh jika lalu muncul berbagai dinamika di internal parpol saat pemilu, pilkada, atau pergantian pengurus. Penyebabnya, tiga momen itu menjadi taruhan penting perjalanan seorang politikus. Akibatnya, tidak jarang berbagai cara akan ditempuh untuk memenangkan pertarungan di tiga momen tersebut.

    Konflik dalam tiga peristiwa krusial tersebut, seperti disampaikan politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang, dipicu oleh kondisi parpol di Indonesia pada umumnya yang belum memiliki mekanisme baku pengaderan dan pencalonan presiden (Kompas, 21/4).

    Dalam kondisi seperti ini, banyak yang menyebut, merintis karier politik di Indonesia mirip seperti naik roller coaster (kereta halilintar). Bisa naik dan turun dengan amat cepat dan cepat. Jika di satu hari dipuji-puji media dan konstituennya, di hari lain harus siap dicaci dan sendirian menghadapi proses hukum. Jika hari ini mendapatkan berlimpah sapaan dan fasilitas, di hari yang berbeda harus siap hidup pas-pasan.

    Kondisi ini agaknya juga dialami Suryadharma Ali. Hanya sekitar satu minggu setelah memecat sejumlah pengurus partainya, dia harus mengaku salah dan minta maaf secara terbuka atas perbuatannya itu. 


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…