Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kampanye Pemilu Mesti Bebas dari "Money Politics"

  • Sebagai tindak lanjut dari Kongres Rakyat Banten II, Gerakan Banten Bersih (GBB) mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pihak kepolisian untuk ikut berperan serta mengawasi calon legislatif (caleg) dan parpol yang melakukan kampanye money politics. Hal ini perlukan dilakukan untuk menuju Banten kearah yang lebih baik.

    Ketua Umun GBB, Mardini mengatakan, gerakan ini terlahir dari Kongres Rakyat Banten II yang digelar Senin (24/3). Gerakan pengawasan terhadap caleg yang melakukan kampanyemoney politics bertujuan agar masyarakat Banten kembali memperbaiki citra Banten yang dikenal regilius. Sebab saat ini kondisi Banten sanggat memprihatinkan.

    "Mari kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap caleg yang melakukan kampanye. Jika menemukan hal yang seperti itu agar segera melaporkan ke kepolisian, sehingga membuat efek jera dan mengembalikan citra Banten ke arah yang baik," ujarnya di Serang, Selasa (25/3).

    Menurut Mardini, salah satu hasil Kongres Rakyat Banten II yakni ke depan, tokoh masyarakat Banten sepakat akan memberikan pengawasan terhadap siapa pun yang memimpin daerah tersebut agar bekerja dengan baik sehingga membuahkan hasil yang baik dan masyarakat Banten dapat hidup sejahtera.

    "Kami akan bekerja sama dengan Kepolisan Daerah Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk ikut serta mengawasi Pemerintah Banten. Untuk mempermudah kegiatan ini, kami diberikan tempat pusat kegiatan di bekas kantor Gubernur Banten," jelasnya.

    Sementara itu, Bendahara Umum GBB, Anton Ahmad Rifa'i, mengaku prihatin dengan kondisi pembanguna Banten yang buruk dan tidak merata. Terutama dari segi infrastuktur jalan.

    "Saya sedih melihat kondisi jalan yang ada di wilayah Banten. Padahal anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pemeliaharan cukup besar, namun hampir seluruh jalan di Banten kondisinya memprihatinkan. Salah satunya adalah ruas jalan yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kondisi jalan di pusat pemerintah saja jelek, apalagi di pelosok," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…