Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: 9 Gubernur Minta Cuti

  • Sembilan (9) gubernur telah mengajukan cuti kampanye kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Selain gubernur, dua (2) wakil gubernur (wagub) juga telah meminta hal serupa. "Kalau gubernur dan wagub, sudah 11 orang yang mengajukan cuti," kata Gamawan melalui pesan singkatnya kepada SP, Kamis (14/3).

    Kepala Humas Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno menyebutkan nama-nama gubernur yang telah mengajukan cuti yaitu Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat), Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), dan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur).

    Selain itu ada Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur-NTT), Cornelis (Gubernur Kalimantan Barat), Rudi Arifin (Gubernur Kalimantan Selatan), Longki Djanggola (Gubernur Sulawesi Tengah), dan Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat). Adapun dua wagub yang mengajukan cuti adalah Aladin S. Mengga (Wagub Sulawesi Barat) dan Ishak Mekki (Wagub Sumatera Selatan).

    "Cuti menteri diberikan oleh presiden, sementara (cuti) gubernur dan wagub (diberikan) oleh Mendagri. Sedangkan (cuti) bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota (ditetapkan) gubernur," terang Didik.

    Menurutnya, selama masa kampanye yang berlangsung 16 Maret hingga 5 April, cuti bisa diberikan dua (2) hari kerja dalam seminggu. Permohonan cuti kampanye diajukan paling lambat 12 hari sebelum melaksanakan kampanye. Hari libur adalah hari yang dibebaskan untuk melakukan kampanye.

    "Antara kepala daerah dan wakil harus mengatur cuti kampanye. Tujuannya, agar waktunya tidak bersamaan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Permohonan cuti kampanye harus menyebutkan waktu dan jangka waktu kampanye serta lokasi kampanye," jelas Didik.


    sumber :  beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…