Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kepala Daerah dan Wakilnya Tak Boleh Cuti Kampanye Bersama

  • Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan agar kepala daerah dan wakilnya tidak mengajukan cuti pada hari yang sama untuk berkampanye. Tujuannya ialah agar pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tetap berjalan.

    "Yang tidak boleh, bersamaan di hari kerja berkampanye bupati/wali kota dengan wakil bupati/wakil wali kota dan gubernur dengan wakil gubernur. Harus bergantian," ujar Gamawan di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemendagri, Jakarta, Senin (3/3/2014).

    Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Menjadi Caleg dan Pelaksanaan Cuti Kampanye Pemilu, pengajuan cuti harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum cuti dilakukan.

    "Kami akan memberikan selambat-lambatnya sebelum cuti," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

    Soal cuti yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, dia membantah menolaknya. Menurutnya, Jokowi tidak harus mengajukan cuti karena dia akan berkampanye pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu.

    "Jokowi itu tidak benar ada (permohonan cuti) ditolak. Tidak pernah kami menolak. Jokowi itu jadi juru kampanye pada Sabtu dan Minggu, jadi tidak perlu izin. Cukup memberi tahu saja. Dan dia sudah memberi tahu secara tertulis," ujar Gamawan.

    Ia mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kepala daerah yang mengajukan cuti kampanye, di antaranya, kata Gamawan, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Jangan Libatkan Anak dalam Kampanye

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan agar tim kampanye pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) tak melibatkan anak-anak pada pelaksanaan kampanye pemilu presiden (pilpres) yang akan…
  • sample9

    Petugas Kampanye Harus Seluruhnya Didaftarkan

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengingatkan agar siapapun yang terlibat dalam kampanye pemilu presiden (pilpres) harus didaftarkan ke KPU. Meskipun tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…