Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tingginya Golput Tidak Membatalkan Hasil Pemilu

  • Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengemukakan banyak orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi 2014 atau yang biasa disebut golput (golongan putih) tidak membatalkan hasil pemilu.

    Pemilu tetap sah sekalipun banyak golput. Bahkan jika golput sampai menebus angka 50 persen sekalipun, pemilu yang bakal digelar 9 April nanti tetap sah.

    "Besaran angka Golput tidak menyebabkan hasil Pemilu menjadi tidak sah, termasuk jika angka Golput mencapai 50 persen atau lebih. Jadi tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan jika angka sangat besar maka hasil Pemilu 2014 menjadi tidak sah. Tidak ada aturan itu dalam UU kita," kata Said di Jakarta, Rabu (26/02).

    Menurutnya, jika ada pihak yang menggunakan rujukan pasal 232 ayat (3) UU 8/2012 tentang Pemilu, untuk membenarkan golput itu jelas keliru. Pasal itu masuk dalam pembahasan BAB XVII tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan.

    Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan Pemilu Susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan yang tidak dapat dilaksanakan.

    Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan hanya bisa dilakukan jika sebagian atau seluruh daerah pemilihan mengalami bencana alam, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya.

    "Manakala kondisi force majeure itu menyebabkan 50 persen pemilih secara nasional yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tidak bisa menggunakan hak memilih, maka di situlah terbuka peluang diadakan Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul KPU," jelasnya.

    Said hanya menyayangkan kinerja KPU yang kurang optimal menyosialisasikan pemilu. Bahkan, kali ini KPU sepertinya ingin menggolputkan kaum tuna netra yang hak pilih dan memilihnya dilindungi oleh konstitusi. Hal ini lantaran , KPU telah sepihak menetapkan keputusan terkait peniadaan penggunaan alat bantu berupa template braille untuk pemilih tunanetra di Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

    "Keberadaan template braille menjadi sarana bagi kaum tunanetra untuk menyalurkan aspirasi politik. Jadi penghapusan penggunaan alat bantu surat suara braile tersebut, sama saja menegaskan bahwa KPU telah melakukan diskriminasi dan menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelenggarakan Pemilu. Padahal, alat bantu itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa kali pemilu sebelumnya," tuturnya.


    Files Download :

Related Posts