Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu di Papua Rawan Konflik

  • Pelaksanaan pemilihan umum di Papua rawan diiringi konflik antarmasyarakat. Ini karena masih banyak masalah yang belum diselesaikan di daerah itu, seperti belum dilantiknya komisioner komisi pemilihan umum daerah di tiga kabupaten dan ada dugaan pengelembungan jumlah daftar pemilih tetap.

    ”Waktu penyelenggaraan pemilu legislatif hanya tersisa 43 hari. Namun, ada tiga kabupaten yang belum punya komisioner KPUD, yakni Jayawijaya, Sarmi, dan Biak Numfor,” kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dalam dialog publik bertema ”Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tanah Papua” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (25/2), di Jayapura, Papua.

    Turut hadir di acara ini, Komisioner KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Albiner Sitompul.

    Tito menyatakan, daftar pemilih tetap (DPT) menjadi kendala serius yang masih belum terselesaikan di Papua. Penggelembungan DPT diduga terjadi terang-terangan. Selain itu, masih ada ratusan ribu pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). ”Misalnya di Kabupaten Nduga, jumlah DPT hanya 50.000 saat pemilihan gubernur tahun 2013. Namun, jumlah itu meningkat hingga 150.000 menjelang pemilu legislatif tahun ini. Tambahan sebanyak itu dari mana?” katanya.

    Sistem pemerintahan yang tidak baik, menurut Tito, juga menjadi masalah. Hal ini, misalnya terjadi di Papua Barat, yaitu dua bupati, yaitu Manokwari dan Aimas, memperebutkan empat distrik di Kabupaten Tambrauw untuk dimasukkan dalam DPT. ”Padahal, empat distrik itu telah dimekarkan ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw,” lanjutnya.

    Tito menegaskan, delapan pihak harus bersinergi untuk menyukseskan pemilu di Papua. Kedelapan pihak itu adalah KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, media massa, masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan NKRI.

    Musa Sombuk mengakui, penggelembungan DPT masih terjadi di banyak daerah. ”Kami dan Bawaslu hanya pemakai data. Pemerintah seharusnya bisa lebih jeli untuk mendata jumlah penduduk sebenarnya,” katanya.

    Musa mengatakan, ada 100.000 orang di DPT yang belum memiliki NIK. ”Kami telah menugaskan salah satu komisioner ke KPU pusat untuk membahas masalah itu,” ujarnya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…