Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Aturan Sengketa Pilpres 2014

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kebingungan mempersiapkan aturan, jadwal dan tata cara sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Oleh karena itu, KPU mencoba mencocokan regulasi dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang menjadi acuan rancangan tujuh Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pilpres 2014.

    Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan, 9 Juli 2014 Pilpres digelar dan tahapan pesta demokrasi Pilpres sudah dikomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI, pemerintah dan ahli serta pakar pemilu soal tujuh PKPU yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Dalam hal ini, terdapat beberapa persoalan menjadi catatan KPU terkait aturan pelaksanaan Pilpres. 

    "Misalnya bagaimana kalau sengketa Pilpres nanti melebihi waktu yang disediakan dalam UU. UU menyebutkan 14 hari harus ada penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih," kata Ferry di Jakarta, Senin (24/2).

    Tertuang dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres bahwa penetapan pasangan calon terpilih pemenang Pilpres harus dilakukan KPU RI paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

    Tetapi jika terdapat pasangan capres mengajukan gugatan sengketa Pilpres putaran I ke Mahkamah Konstitusi (MK) lalu memutuskan dilakukan putaran II. Maka jadwal hasil penetapan putaran II diumumkan September 2014. 

    Bila kembali terdapat sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) putaran II, penetapan hasil pemilu pascaputusan MK dilaksanakan Oktober 2014. Tentu 14 hari harus ada penetapan calon presiden dan wakil presiden dimana jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono berakhir 20 Oktober 2014 dan tidak mungkin terkejar diumumkan dalam waktu 14 hari.

    "Sengketa Pilpres 2014 pasti disidangkan di MK. Hal-hal itu perlu disingkronaise KPU supaya jadwal kita tidak bentrok dan sesuai dalam UU," kata Ferry.

    Dalam pembahasan PKPU Pilpres, dirinya mengakui masih banyak tahapan Pilpres yang dibahas panjang. Seperti aturan tahapan Daftar Pemilih Tetap sementara (DPTs) Pilpres akan terjadi penambahan dari data DPT Pemilu Legislatif. Termasuk mekanisme desain pemungutan suara putaran I dan II. Begitupun dengan tahapan logistik Pilpres serta mekanisme kampanye yang didalamnya harus terdapat debat antara capres dan cawapres.

    "Tetapi untuk proses pencalonan capres dan cawapres mekanisme mengikuti UU 42 tahun 2008," kata Ferry.

    Terpisah, Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan, rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 terus dilakukan pembahasannya bersama Komisi II dan pemerintah. KPU berharap PKPU tersebut menjadi dasar acuan dalam tahapan pelaksanaan Pilpres kedepan.

    "Tahapan Pilpres sudah kita bahas, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan di PKPU yang belum disesuaikan," kata Arief ditemui, Senin (24/2).


    sumber : jurnas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…