Selasa, 12 Desember 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Aturan KPU Soal Pemungutan dan Penghitungan Suara akan Direvisi

  • Aturan KPU Soal Pemungutan dan Penghitungan Suara akan Direvisi


    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan melakukan revisi beberapa klausul dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupetan atau Kota.

    Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan revisi yang akan dilakukan adalah terkait Mitra Pengawas Pemilu Lapangan atau Mitra PPL. Jika memang Kementerian Dalam Negeri tidak menerbitkan Peraturan Presiden tentang Mitra PPL yang diusulkan Badan Pengawas Pemilu.

    "Pasti itu nanti ada revisinya. Kalau memang tidak ada payung hukum untuk Mitra PPL. Selama ini kita akomodir lebih dulu keinginan Bawaslu yang usulkan Mitra PPL. Jadi tidak ada masalah untuk merevisinya," ujar Ferry kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

    Kemendagri yang bertanggungjawab membuat Perpres Mitra PPL mengaku belum mengkaji lebih dalam. Bahkan, Mendagri, Gamawan Fauzi, mengembalikan draf Mittra PPL dan meminta Bawaslu memaksimalkan peran PPL yang sudah ada dasar hukumnya di tiap kelurahan atau desa.

    Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memang hanya mengatur soal PPL. Sementara Mitra PPL tidak diatur, sehingga, tidak masuk dalam kategori pengawas pemilu lapangan. Selain itu, Mitra PPL yang tak disumpah seperti penyelenggara pemilu lainnya.

    Menyoal formulir C-1 seperti dalam pasal 58 ayat 1 PKPU No 26 tahun 2013, Ferry menjelaskan bahwa yang digandakan adalah blanko kosong. Blanko ini bisa digandakan jika persediannya habis, dan akan diberikan kepada saksi partai politik dan caleg DPD RI yang hadir di TPS.

    Blanko kosong ini, sambung Ferry, bukan formulir C-1 yang di dalamnya berisi pencatatan petugas KPPS atas jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta jumlah pemilih dari TPS lain.

    "Jadi yang digandakan bukan formulir C-1 nya. Kalau itu digandakan memang berbahaya karena isinya bisa ditipeks. Tapi yang digandakan itu hanya blanko kosong, bukan formulir C-1," terang Ferry yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat ini.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.