Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu lalu banyak hasilkan politisi rabun ayam

  • Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafi'i Maarif mengatakan pemilu terdahulu lebih banyak menghasilkan politisi rabun ayam yang tunavisi dan tunamoral. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kepemimpinan nasional dan daerah. Sehingga kepercayaan rakyat terhadap sistem kekuasaan menjadi tipis dan merosot.

    Pernyataan tersebut dikemukakan Syafi'i, usai menghadiri pelantikan pengurus HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) 2013-2017 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (29/1).

    "Saya tidak tahu apakah Pemilu tahun ini akan memunculkan orang-orang besar yang negarawan, atau akan tetap sama, seperti pemilu sebelumnya. Kasihan bangsa dan negara ini," tegasnya.

    Menurut Syafi'i, Indonesia saat ini sedang berada dalam suasana yang serba beracun. Banyak masalah bangsa yang belum terselesaikan. Penyebab utamanya adalah lemahnya kepemimpinan nasional dan daerah.

    "Bangsa ini sangat memerlukan munculnya para negarawan sejati. Memang Indonesia memiliki orang-orang besar yang negarawan, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini," katanya.

    Buya Syafi'i menegaskan, orang-orang besar Indonesia umumnya memiliki visi yang jauh ke depan, namun tidak selalu kokoh dalam prinsip.

    "Mereka visinya bagus, namun belum tentu memiliki pedoman moral yang jelas, serta lemah dalam membangun konsensus yang mendapat dukungan luas dari rakyat," ucapnya.

    Syafi'i juga menyoroti peran Perguruan Tinggi (PT) dalam memantapkan sistem demokrasi. Menurutnya peran PT tidak selalu terasa, bahkan tidak jarang PT memilih untuk tiarap, padahal banyak pakar politik, sosial, dan ekonomi dari sini.

    "Sikap membisu seperti ini, berarti sama saja membiarkan negeri ini terlunta-lunta. Saat ini waktunya sudah sangat tinggi bagi PT untuk turun gunung dalam kerja menyelamatkan masa depan bangsa dan negara tercinta ini," pungkasnya.


    sumber : merdeka.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.