Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

`Keuntungan` Pemilu Serentak

  • Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak pada pemilu 2019 mendatang. Hal itu sebagaimana amar putusan MK yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak.

    Apa saja 'keuntungan' Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif digelar serentak. Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan beberapa keuntungan jika pemilu dilakukan serentak.

    Pertama, pemilu serentak perlu dilakukan untuk mengefisiensikan sejumlah hal. Baik dari sisi anggaran maupun waktu. "Spiritnya kan mereka berpikir bahwa untuk efisiensi, maka pileg dan pilpres disatukan," ujar Trimedya di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/014).

    Selain efisiensi, lanjut Trimedya, ada keuntungan lain dari pemilu serentak seperti yang diungkapkan Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. Dengan sistem penyelenggaran pemilu yang sekarang, presiden selalu 'tersandera' dengan koalisi yang dibangun dalam dukungan saat pencalonannya.

    Karena itu, lanjut Trimedya, dengan pemilu serentak maka sisi presidensial akan diperkuat. Sehingga 'penyanderaan' presiden terhadap koalisi tak lagi terjadi. "Sistem presidensial itu harus diperkuat. Dan selama ini presiden selalu 'tersandera' koalisi," ujarnya.

    Mengurangi Konflik Sosial

    Pengamat politik Ray Rangkuti juga melihat ada banyak keuntungan jika pelaksanaan pemilu serentak. Keuntungan utama adalah efesiensi dana pelaksanaan pemilu, menjaga psikologi pemilih, hingga meminimalisasi kemungkinan konflik sosial akibat ketegangan politik berkepanjangan. "Ini implikasi langsung dari pelaksanaan pemilu serentak," kata Ray.

    Selain itu, kata Ray, ada implikasi lain yang tak kalah pentingnya yakni adanya perubahan kultur demokrasi yang terbangun. Setidaknya, kultur koalisi parpol yang selama ini didasarkan terhadap alasan prgamatis dan temporal. Dengan pemilu serentak, perlahan koalisi akan menuju ke arah koalisi parmanen.

    "Dengan begitu, koalisinya akan lebih solid, terarah, dan tentu sedikit banyak didasarkan pada pertemuan isu dan kepentingan substansial," ujar Ray.

    Pengamat politik lainnya Fadjroel Rahman juga mengamini adanya keuntungan pemilu serentak terhadap koalisi yang sementara ini. Apalagi, selama 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi partai politik harus berdasarkan jumlah kursi di DPR dan berdasarkan kepentingan tertentu. Dengan pemilu serentak, pola pikir dalam demokrasi Indonesia akan berubah.

    "Orang jadi tidak lagi melihat koalisi harus berdasarkan jumlah kursi atau jumlah uang yang dimiliki. Tapi mengembalikan demokrasi pada nilai-nilai yang substantif, yaitu visi nilai dan program," katanya.

    MK sendiri dalam pertimbangan putusan juga menyatakan, penyelenggaraan pemilu secara serentak memiliki keuntungan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak serta hasil eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

    Dengan efisiensi itu, tentu akan meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    "Selain itu, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat," ujar hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan putusan.

    Menguatkan Sistem Presidensial

    Lebih jauh MK juga menimbang, berdasarkan penyelenggaraan pilpres 2004 dan 2009 yang dilakukan setelah pileg, ditemukan fakta politik. Fakta tersebut adalah presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihannya sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    "Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari," ujar Fadlil.

    Belum lagi negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat ketimbang bersifat strategis dan jangka panjang. Maka itu, presiden faktanya menjadi sangat tergantung parpol yang menurut MK dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

    Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu serentak juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat tersebut. Sehingga, di masa mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…