Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu 2019, Hanya untuk Parpol Berstruktur Kuat

  • Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 sesuai UU no.8/2012 dan UU Pilpres seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Kosntitusi (MK).

    Bagi Agun, yang justru lebih menarik adalah bagaimana pemilu 2019 dan setelahnya akan dilaksanakan setelah putusan MK mengamanatkan pelaksanaan pemilu serentak sejak tahun itu.

    "Bagi saya, pascaputusan MK, pelaksanaan demokrasi akan sesuai dengan konstitusi, akan memberi ruang yang lebih atas terwujudnya sistem pemerintahan yang semakin kuat, akan berkorelasi secara signifikan antara eksekutif dan legislatif," kata Agun di Jakarta, Sabtu (25/1).

    Politisi Partai Golkar itu melanjutkan bahwa pada pemilu 2019, hanya ada satu UU yang mengaturnya yakni UU Pemilu. Isinya adalah peraturan soal rakyat yang akan memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Presiden-Wakil Presiden.

    Karena rujukannya Konstitusi, pasangan Presiden-wakil Presiden harus menang minimal 50 persen lebih dan tersebar di sekurangnya 20 persen di lebih setengah jumlah provinsi.

    Maka persyaratan untuk ikut Pemilu serentak dengan 5 kotak suara itu, mau tidak mau akan mempersyaratkan parpol peserta pemilu harus lebih terlegitimasi.

    "Artinya, parpol harus secara struktural, keanggotaan, keterwakilan gender, sekretariat, yang lengkap dan memenuhi syarat di seluruh Indonesia, mulai pusat sampai desa," kata Agun.

    Pada Kamis (23/1), Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pada uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MK menegaskan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan serentak namun dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan seterusnya.


    Files Download :

Related Posts