Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Syarat "Presidential Threshold" Bisa Diterapkan pada Pilpres 2019

  • Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019 dinilai tidak akan banyak. Sebab DPR dan pemerintah masih berhak menentukan ambang batas pengajuan capres dan cawapres ataupresidential threshold (Pres-T).

    Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah di Jakarta, Sabtu (25/1).

    Dia menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang (UU) nomor 42/2008 tentang Pilpres hanya menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres.

    “Dalam konsideran menimbangnya, putusan MK menyebutkan bahwa mengenai Pres-T diserahkan kepada pembentuk UU. Hal itu berarti syarat Pres-T pada pilpres 2019 masih akan ditentukan lagi oleh DPR bersama pemerintah hasil pemilu 2014,” kata Basarah.

    Dia menjelaskan, angka Pres-T mendatang kemungkinan direvisi.

    “Intinya tidak ada putusan MK yang sebutkan Pres-T dihilangkan. Angka Pres-T pada pilpres 2019, tergantung hasil kesepakatan fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah hasil pemilu 2014 ini. Tentu akan kembali terjadi perdebatan yang sengit,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

    Dia menambahkan, hasil pileg 2014 berpeluang dijadikan ukuran untuk menentukan capres dan cawapres pada pilpres 2019.

    “Teknis penerapan Pres-T tergantung pertimbangan hukum dan politik pemerintah bersama fraksi-fraksi di DPR. Kalau menurut saya, hasil pileg 2014 yang dijadikan ukuran, parpol mana yang bisa ajukan capres dan cawapres untuk 2019,” tandasnya.

    Pendapat berbeda disampaikan, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. “Uji materi itu memang untuk pileg dan pilpres serentak bukan penghapusan Pres-T. Namun implikasinya otomatis merontokkan Pres-T,” kata Irman.

    Menurutnya, DPR dan pemerintah tidak perlu mencantumkan Pres-T, jika UU Pilpres direvisi. “Konstruksi Pres-T tidak bisa masuk dalam pemilu serentak,” ucapnya.

    Dia menyatakan, apabila DPR dan pemerintah bersikukuh mencantumkan Pres-T, maka peluang MK membatalkan cukup besar. “Pasti kalau diuji, MK akan batalkan Pres-T. Meskipun Pres-T nanti memakai ambang batas pileg sebelumnya (2014), pasti dibatalkan MK,” tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…