Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

MK Putuskan Pemilu Serentak Digelar 2019

  • Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pungujian Undang-Undang (PUU) No:42/ 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak. MK mengabulkan diselenggarakannya pemilu serentak namun, dilaksanakan pada 2019.

    Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan, digelarnya pemilu serentak pada 2019 sudah diputus oleh majelis dengan pertimbangan agar DPR RI dan pemerintah dapat menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pilpres lebih komprehensif. Lagipula, jika dilakukan uji materi pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan pemilu.

    "Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya," kata Hamdan Zoelva saat pembacaan putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis (23/1).

    MK menegaskan, yang dimaksud pemilu adalah pemilihan untuk anggota DPR, DPD, DPRD, dan pilpres yang dilakukan secara serentak.

    Hal ini dimaksudkan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien termasuk juga memperkecil resiko konflik horizontal, dan demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

    Putusan dijatuhkan tidak secara bulat sebab, hakim konstitusi Maria Farida Indrarti menyatakandissenting opinion. Maria beralasan, adanya putusan itu menggambarkan MK tidak konsisten karena, MK pernah menolak perkara tersebut.

    Koalisi menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU UU Pilpres.

    Dalam permohonannya, pemohon beranggapan bahwa frasa "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

    Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan pemilu menjadi dua kali pelaksanaan pemilu yaitu, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilu yang lebih dari satu kali menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…