Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

JPPR Desak Penyelenggara Pemilu Lakukan Moratorium Iklan Politik

  • Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mohammad Affifudin mengatakan, pihaknya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan moratorium iklan politik.

    "Moratorium iklan politik, yaitu melakukan penundaan penayangan iklan politik hingga pada masa kampanye terbuka," ujarnya di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

    Ditambahkan, dalam melakukan proses moratorium itu JPPR mendesak kepada partai politik (parpol) peserta pemilu dan pihak yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden untuk menunda memasang iklan di media televisi hingga pada masa kampanye yang diperbolehkan, yaitu 21 hari pada masa kampanye terbuka.

    Lebih lanjut dikatakan, tim gugus tugas yang telah dibentuk antara KPU, Bawaslu, dan KPI harus bekerja keras untuk menjamin segala tindakan kampanye melalui media televisi tidak terjadi lagi.

    "Gugus tugas ini juga harus mampu mendeteksi siaran dan iklan politik terselubung yang dilakukan oleh pihak manapun," tegasnya.

    JPPR, lanjut Afif juga mengingatkan kepada media penyiaran untuk bersikap netral, adil, dan menjunjung tinggi prinsip jurnalistik dalam proses penayangan iklan politik dan berita politik.

    Dikatakan pula, kepada semua pihak, iklan politik dan berita terkait isu pemilu seharusnya menyajikan muatan yang mendidik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kualitas Pemilu 2014.

    "Intensitas pemberitaan dan iklan partai politik semakin masif terjadi karena faktor kepemilikan media elektronik yang dimiliki oleh elite partai politik tertentu sehingga berpotensi menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan partai politik. Sisi lain, partai politik dan elit partai politik juga sudah memasang iklan di media elektronik dengan mencantumkan nama dan nomor partai politik peserta Pemilu," paparnya.

    Dalam UU No 8/2012, Pasal 83 Ayat (2) menyebutkan, kampanye di media massa elektronik dilaksanakan selama 21 dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. UU ini dipertegas oleh PKPU Nomor 1/2013 Pasal 42 Ayat (1) yang menyebutkan, batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di Televisi untuk setiap peserta Pemilu secara akumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap harinya dalam masa kampanye terbuka.

    Afif juga menegaskan bahwa segala tindakan kampanye yang ditayangkan oleh media elektronik sesungguhnya adalah mencuri start kampanye.
    Ketentuan penayangan iklan partai politik yang diatur oleh UU Pemilu, menurut Afif sesungguhnya ingin menciptakan aspek kesetaraan dan keadilan bagi semua parpol peserta pemilu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan kampanye melalui media televisi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…