Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu 2014, Momentum Luruskan Demokrasi

  • Pemilu 2014 merupakan tahapan strategis untuk kembali meluruskan jalannya demokrasi.

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memaparkan konsolidasi demokrasi di negara demokrasi baru akan tercipta pada pemilu ketiga dan keempat.

    "Pada pemilu pertama dan kedua pascademokrasi masih mencari bentuk. Maka, kita menemukan banyak yang terasa kurang, itu merupakan hal yang wajar," kata Hamdan saat memberi sambutan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Cisarua, Bogor (17/1) 

    Pada Pemilu 2014 merupakan kesempatan untuk kembali meluruskan jalannya demokrasi. "Pengalaman saya selama ini menangani lebih dari 500 perkara pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), saya menemukan belum ada perbaikan yang signifikan dari proses pemilu. Masih terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan demokrasi," lanjutnya.

    Motor utama dalam rangka memperbaiki demokrasi adalah partai politik. Hal tersebut lantaran dari wakil rakyat sampai pemerintahan ada unsur parpol. "Pimpinan parpol perlu kader calon pemimpin untuk mengatur jalannya negara dan bangsa ke depan. Ada bahaya ketika parpol tidak bisa mengontrol dirinya," tegas Hamdan.

    Hamdan memaparkan Indonesia telah mengalami berbagai macam demokrasi, yakni sistem demokrasi yang sangat liberal dengan sistem pemerintahan parlementer menggunakan UUD Sementara (UUDS) 1950. "Jadi selama 1950-1959 Indonesia sangat liberal, perdebatan dan parpol bebas mengikuti pemilu dan mendapat kursi legislatif," jelasnya.

    Selanjutnya, adalah demokrasi terpimpin yang dicetuskan Presiden Soekarno. "Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang bekerja dan berjalan sesuai budaya Indonesia," lanjut Hamdan.

    Pada era kepemimpinan Soeharto, dicetuskan demokrasi Pancasila, berlandaskan dasar negara. Sayangnya, demokrasi tersebut tidak memberikan kebebasan bagi rakyatnya. Hingga, Soeharto lengser pada 1998.

    "Sampai memasuki era reformasi, namanya masih demokrasi Pancasila. Namun, kita telah mengubah UUD, struktur pemerintahan. Sistem pemilu dimasukkan di dalam UUD. Anggota DPR, DPD, dan DPRD kemudian bisa dipilih di pemilu," papar Hamdan.

    Secara garis besar, kata Hamdan reformasi telah berjalan baik di Indonesia. "Kita merasa sangat bangga, reformasi memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memimpin negara, ini luar biasa," ungkapnya.

    Namun, imbuhnya, dalam reformasi, kebebasan luar biasa menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan anarki. "Ini tidak salah, tapi mekanisme kontrol mesti ada. Kalau masyarakat terlalu kuat dan negara sangat lemah akan menimbulkan permasalahan baru," ujar Hamdan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…