Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pejabat Teritorial Harus Pantau Potensi Gangguan Pemilu

  • Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengintruksikan para pejabat teritorial benar-benar memantau situasi agar mampu memprediksi kemungkinan adanya gangguan di wilayah masing-masing, khususnya saat pelaksanaan Pemilu 2014.  Panglima Kodam (Pangdam) dimintanya melakukan komunikasi intensif dengan jajaran maupun pihak terkait agar pengamanan berjaan dengan baik.

    Peran bintara pembina desa (Babinsa) dikatakan KSAD juga harus dimaksimalkan untuk mengetahui kemungkinan adanya persoalan di kampung, RT, atau RW.

    "Kami memiliki aparat teritorial. Kita harus bisa membaca perkembangan situasi dan harus mengetahui situasi yang real di lapangan. Kapabilitas pejabat teritorial harus betul-betul baik sehingga mereka mampu memrediksi kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan di wilayah masing-masing," terang KSAD usai membuka Rapat Pimpinan TNI AD di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (15/1).

    Di tingkat kecamatan, komando daerah militer (Kodam) juga harus bisa memetakan ancaman di tingkat kecamatan. Di tingkat kota atau kabupaten, Komando Distrik Militer (Kodim) yang bertanggung jawab. "Kami meminta panglima Kodam untuk betul-betul mempersiapkan diri. Tak boleh terjadi kejadian yang merugikan kita semua dan merugikan dari hasil pembangunan," sambungnya.

    Fungsi lain yang juga sangat vital sebagai deteksi dini tukas KSAD adalah intelijen. Dirinya mengingatkan tugas intelijen bukan untuk menakuti masyarakat, melainkan mengawasi situasi dan perkembangan yang terjadi. Disinggung mengenai titik rawan konflik, KSAD menegaskan TNI AD akan terus memantau dinamika sosial masyarakat. Budiman menuturkan, daerah yang rawan konflik, umumnya yang banyak memiliki pendukung fanatik parpol. 

    Persiapan PHH
    "Kita melihat dinamika sosial masyarakat. Kemungkinan terjadi bentrok adalah ketika massa fanatik masing-masing parpol bertemu," ucap Budiman tanpa menyebutkan lokasi-lokasi rawan konflik. Pemantauan terhadap daerah rawan sahutnya akan terus dilakukan dan pendataan diupdate setiap bulan.

    Mengenai anggaran pengamanan Pemilu untuk TNI, Budiman mengakui matra AD memperoleh porsi alokasi terbesar. Dari dana pemilu yang dialokasikan pemerintah sebesar 100 miliar rupiah, TNI AD menerima 60 hingga 70 persen. Dana itu menurutnya akan digunakan untuk perbantuan ke kepolisian.

    Budiman menyatakan TNI AD telah menyiapkan pasukan di setiap tingkatan, terkait persiapan pasukan anti huru hara (PHH). Di tingkatan Kodim ujarnya, akan disiagakan 1 satuan setingkat peleton (SST) atau sekitar 20 prajurit. Sementara tingkat Korem sebanyak 1 hingga 2 satuan setingkat kompi (SSK) cadangan disiapkan. "Bergantung letak Korem. Jika di kota besar makan disiapkan 2 SSK," ujar Budiman. Satu SKK diketahui setara dengan 100 prajurit.

    Sedangkan tingkat Kodam TNI AD menyiapkan 1 batalyon cadangan. Khusus untuk Kostrad, TNI AD menyiapkan 3 satuan setingkat batalyon (SSY) cadangan. Satu SYY diperkirakan berjumlah 1.000 prajurit.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…