Minggu, 24 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Potensi Konflik Antar-kelompok Cukup Besar pada Pemilu 2014

  • Pengamat kebijakan publik, Andrinof A Chaniago, mengakui potensi terjadinya konflik dalam pemilu tahun 2014 cukup besar. Menurut dia, perselisihan tersebut bisa dipicu dari persaingan partai politik yang bertarung memperebutkan kekuasaan, rivalitas antar-caleg dalam satu partai, dan juga pertikaian antara peserta pemilu dan pihak penyelenggara pemilu.

    "Peluang terjadinya konflik antar-partai cukup besar, sebanyak 26,9 persen responden meyakini hal tersebut bakal terjadi," kata Andrinof saat memaparkan hasil survei bertemakan "Di Mana Missing Points antara Suara Publik dan Respons Lembaga Publik" di bilangan Senayan, Jakarta, Ahad (5/1).

    Lebih jauh, Direktur Eksekutif Cirus Surveyor Group tersebut mengatakan, potensi terjadinya gejolak sosial dalam masyarakat juga amat besar, mengingat angka kemiskinan dan pengangguran masih amat tinggi.

    Ketimpangan sosial yang demikian tinggi dinilai menjadi salah satu sebab terjadinya gesekan antar-kelompok di lapisan masyarakat. Ia mengaku khawatir jika perseteruan di antara elite politik akan merambat ke tataran akar rumput. Peluang terjadinya cukup besar, terlebih jika rakyat terlibat intens dalam dukung-mendukung kandidat tertentu, baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden.

    "Sebanyak 42 persen reponden mengaku problem kemiskinan berpeluang besar untuk menimbulkan gejolak sosial, terlebih saat ini merupakan tahun politik," tuturnya.

    Selain itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut juga mengimbau kepada pihak penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih keras, hati-hati, dan menyiapkan segala antisipasi dalam menghadapi pelaksanaan pemilu tahun ini. "Jadi, KPU dan Bawaslu harus pasang badan dan kerja keras di tahun politik ini," kata Andrinof.

    Dirinya juga mengimbau Korps Polri untuk bekerja maksimal dalam mengamankan pelaksanaan pemilu. Polri, lanjutnya, harus bisa meredam segala bentuk potensi kerusuhan yang akan terjadi. 

    "Singkatnya, Polri harus mampu mengantisipasi segala bentuk kerusuhan yang akan terjadi," tutur Andrinof. 

    Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai sejauh ini ada enam wilayah yang sangat rentan terjadi konflik dengan berbagai motif. "Keenam wilayah itu adalah Papua, Jawa Barat , Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Karena itu, pemerintahan Presiden SBY perlu meminta Polri mengantisipasi enam daerah yang diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun politik 2014," tutur Neta.


    Files Download :

Related Posts