Rabu, 27 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Asa di Balik Keraguan pada Pemilu 2014

  • Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyangsikan Pemilu 2014 terselenggara lebih baik dibandingkan Pemilu 2009 lalu. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik cepat-cepat menepis keraguan itu. Kata siapa yang akan terbukti kelak?

    Husni memang enggan berucap banyak soal kualitas pemilu yang tengah dikerjakannya sejak 2012 lalu. Dia mengatakan biar publik yang jadi juri atas kinerjanya menyiapkan pesta demokrasi.

    Namun, dia menyatakan, semua tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 berjalan sesuai dengan jadwal. Barangkali, yang dimaksudnya adalah jadwal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg. Baginya, hal itu cukup jadi bukti awal kesuksesan pemilu.

    Namun, Husni lupa, dalam hal tepat jadwal pelaksanaan tahapan pemilu, KPU bisa dibilang gagal. Buktinya, enam kali sudah peraturan KPU (PKPU) soal tahapan Pileg 2014 berubah. Terakhir, KPU menerbitkan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pileg 2014.

    "Artinya, KPU sendiri tidak konsisten dengan jadwal yang dibuatnya," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia Said Salahudin dalam perbincangan di Jakarta, Kamis (20/12/2013).

    Memang, beberapa kali perubahan jadwal itu didorong atas tuntutan banyak pihak, di antaranya DPR dan partai politik (parpol) peserta pemilu. Namun, tidak dapat disangkal, tuntutan itu dimotivasi oleh hasil kerja KPU yang masih diragukan kualitasnya, misalnya saat KPU mengubah jadwal rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional. 

    Tahapan itu seyogianya diselenggarakan paling lambat 23 Oktober 2013. Namun, atas tuntutan DPR, parpol, dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2014 digelar 4 November 2013.

    Saat itu, penetapan tersebut pun bukan tanpa polemik. KPU menetapkan total pemilih nasional sejumlah 186,6 juta orang dengan 10,4 juta data pemilih masih bermasalah karena tidak dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Padahal, UU Pileg memerintahkan, NIK harus dilengkapi minimal lima elemen data, yakni nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan NIK.

    Tak ayal, tindakan KPU itu membuatnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 6 November 2013 lalu karena dinilai melanggar UU. Lebih dari satu bulan berlalu sejak di DKPP belum menindak dugaan pelanggaran kode etik oleh seluruh komisioner KPU itu.

    Hingga kini, data pemilih masih menyisakan persoalan. Pasca-penetapan penyempurnaan DPT nasional, 4 Desember 2013, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menemukan, ada sekitar 10 juta pemilih tidak wajar. Jika dikonversi, angka itu menghasilkan 60 kursi haram di DPR periode 2014-2019.

    Atas temuan itu, KPU bergeming. Husni menyatakan, pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan data penduduk potensial pemilh pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri. "Tapi, kami minta sandingkan data, KPU tidak pernah mau," ujar fungsionaris PDI Perjuangan Arif Wibowo, Kamis (19/12/2013).

    Bukan soal data pemilih saja KPU diseret ke DKPP. Dalam memproses verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu, KPU di-DKPP-kan oleh Bawaslu dan Said Salahudin.

    Para pengadu memang tidak berhasil membuktikan KPU berniat melanggar kode etik. Namun, dalam putusannya 28 November 2012, DKPP menyatakan, KPU harus bekerja secara lebih keras dan lebih profesional, transparan, jujur, adil, dan akuntabel pada setiap tahapan tahapan pemilu.

    KPU bisa saja dibebaskan dari sanksi. Namun, catatan sejarah menuliskan, KPU dikabarkan meloloskan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera yang sebenarnya tidak lolos verifikasi. Dokumen soal itu sempat dipegang parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. KPU berkelit hal itu sudah diungkapkan dalam sidang DKPP, tetapi tidak terbukti.

    Persoalan juga muncul dalam penetapan caleg. Empat bulan pasca-penetapan daftar caleg tetap (DCT) masih ditemukan caleg ganda dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). KPU mengakui kecolongan pihaknya atas kegandaan itu.

    Di sisi lain, Bawaslu juga, menurut Said, bagai lembaga yang mandul karena tidak mampu memberi pengawasan yang maksimal. Bawaslu, sayangnya, tidak mampu mendeteksi dengan cepat potensi pelanggaran, baik yang dilakukan KPU maupun peserta pemilu.

    Temuan dugaan pelanggaran kerap kali datang atas inisiatif warga dan pemantau. "Bawaslu juga seperti mandul, tidak mampu mendeteksi pelanggaran," kata Said.

    Semangat KPU

    Komisioner-komisioner KPU yang relatif berusia muda dibanding komisioner periode-periode yang telah lalu sesungguhnya memberi sedikit harapan. Harapan pada pesta demokrasi yang mampu menghasilkan pemimpin yang diidam-idamkan rakyat.

    Semangat muda tentu bibit penghasil inovasi. Hal itu memang ditunjukkan KPU dalam teknologi penyelenggaraan pemilu. KPU kerap menunjukkan inovasinya. Misalnya, tidak seperti penyelenggara pemilu terdahulu, KPU membawa kandidat pemilu "lebih dekat" dengan pemilih.

    Melalui situsnya, KPU membeberkan daftar riwayat hidup calon anggota legislatif (caleg). "Dengan itu, pemilih bisa tahu, bagaimana dan siapa caleg yang akan dipilihnya. Itu memudahkan pemilih menentukan pilihannya," ujar Deputi Koordinator Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi di Jakarta, Sabtu (21/12/13).

    KPU juga memudahkan pemilih mengecek eksistensi namanya dan hak pilihnya dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada sistem informasi data pemilih (sidalih) yang disediakan di situs KPU.

    Bagi Veri, yang memantau setiap tahapan pemilu, penyelenggaraan Pemilu 2014 jauh lebih baik dibandingkan 2009 lalu. Hanya, kata dia, KPU tidak dapat meyakinkan parpol dan publik soal kualitas kinerjanya.

    Menurutnya, kinerja positif KPU tertutup oleh protes parpol dan masukan Bawaslu. Di sisi lain, KPU bagai gagap berkomunikasi dengan pemilih dan peserta pemilu.

    Harapan yang sama, diembuskan Said Salahudin. Dia mengatakan di tengah kritik atas kinerja KPU dan Bawaslu. 

    "Masih ada harapan atas pemilu yang demokratis, jujur dan adil dengan beberapa syarat. KPU dan Bawaslu harus betul-betul melakukan perubahan radikal dalam kelembagaan masing-masing," katanya.

    Dua lembaga itu, katanya, harus mulai melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusannya.

    Kritik atas penyelenggaraan pemilu tidak membuat KPU defensif. Sebaliknya, pujian pun tidak membuat lembaga itu terlena. 

    Husni mengatakan, pihaknya hanya berupaya bekerja sesuai dengan perintah undang-undang. "Tinggal penilaian kita, puas atau tidak puas pada hasil pemilu nanti," katanya.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…