Minggu, 24 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Skema Sistem Pemilu Harus Diperbaiki

  •  Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro mengemukakan setiap pilihan mekanisme pemilu akan memberikan keuntungan dan kerugian tertentu. Pilihan itu seharusnya dijalankan secara konsisten dan dengan komitmen tinggi.

    Sesuai dengan amanah konstitusi, sistem yang dijalankan adalah sistem presidensial. Demokrasi presidensial ini yang harus dikedepankan dengan meluruskan kembali pelaksanaan pemilu.

    "Dalam konteks itu, skema pemilu perlu diperbaiki dengan mendahulukan pemilu presiden atau sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemilu serentak level nasional (pilpres dan pileg). Dalam konteks konstitusi, presidensial threshold tidak relevan dan tidak signifikan untuk diterapkan," kata Siti di Jakarta, Sabtu (21/12).

    Ia menjelaskan skema pemilu yang dipraktikkan selama ini mendorong menguatnya politik transaksional dan koalisi tanpa bentuk alias tidak terformat. Karena itu, usulan untuk mendahulukan pilpres atau menyerentakkan pilpres dan pileg diperlukan untuk mengakhiri bentuk koalisi yang tidak terformat atau koalisi yang dibangun karena oportunisme saja, kecenderungan politik transaksional dan/atau politik uang.

    Skema pemilu yang mendahulukan atau menyerentakkan pilpres dan pileg juga diharapkan mampu mereformasi parpol dan merampingkan partai dengan kemungkinan membangun konfederasi partai. Partai-partai yang memiliki ideologi, platform dan chemistry yang sama sebaiknya membentuk satu konfederasi tanpa harus menghapus partai-partai yang ada.

    Menurutnya, dengan model konfederasi partai, perjuangan partai akan lebih jelas dan terukur serta target-targetnya lebih bisa dilihat publik. Soal dana partai juga perlu diperbaiki. Bila perampingan partai melalui konfederasi partai bisa diwujudkan, masalah pendanaan partai dan bantuan negara ke partai bisa dirumuskan kembali supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan.

    "Indonesia harus konsisten dengan penerapan sistem presidensial. Konsekuensi dari konsistensi ini adalah bahwa presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, kecuali bila yang bersangkutan melanggar hukum/merugikan negara dan mengancam RI serta melakukan gerakan makar," jelasnya.

    Menurutnya, selama presiden tidak melanggar hukum, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya, maka tak ada alasan yang bersangkutan dilengserkan. Koalisi gemuk/pelangi sebagaimana disaksikan sekarang ini tidak relevan dan tidak bermanfaat lagi karena peran pemimpin dan kepemimpinannya jauh lebih diperlukan daripada sekadar membentuk koalisi gemuk yang tidak terformat tersebut.

    Kepiawaian seorang lebih dipertaruhkan dalam suatu pemerintahan ketimbang mengandalkan koalisi pelangi yang tidak jelas itu. DPR melalui tupoksi yang dimilikinya akan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas pemimpin dan kepemimpinannya sebagai eksekutif.

    "Ke depan, pemerintahan hasil Pemilu 2014 tak perlu membangun koalisi ala "setgab" yang sepanjang 4 tahun ini gagap, gamang dan galau dalam mengawal kabinet pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II," tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.