Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Tantangan Besar Presiden Mendatang

  • Ketua DPD RI Irman Gusman menilai presiden mendatang menghadapi tantangan besar terutama eksistensi bangsa dalam menghadapi arus globalisasi.

    "Pada akhirnya, Indonesia harus menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif," kata Irman Gusman pada "Dialog Kebangsaan: Dari Kampus untuk Negeri Mencari Pemimpin Indonesia" di kampus Universitas Lampung, di Bandarlampung, Sabtu (7/12).

    Menurut Irman, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam waktu dekat adalah kesepakatan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik mulai 2015.

    Menghadapi era perdagangan bebas Asia Pasifik tersebut, menurut Irman, tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah dan daya saing Indonesia secara akumulatif terutama di antara negara-negara Asia.

    Dalam era globalisasi, kata dia, sesungguhnya persaingan tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antardaerah, antarkorporasi, hingga antarindividu. "Karena daerah-daerah pun sudah menjadi bagian dari interkoneksi global," katanya.

    Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan di mana posisi daerah pada penerapan pasar bebas Asia Pasifik.

    Menurut dia, salah satu solusi jangka panjang untuk membangun dan memberdayakan daerah adalah perlunya dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan ciri dan karakteristik yang kuat sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

    Irman juga menilai, hambatan meningkatkan daya saing Indonesia karena penerapan demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif.

    "Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi pada era reformasi sejak 15 tahun lalu, tapi baru sebatas demokrasi prosedural," katanya.

    Menurut Irman, dengan demokrasi yang baru sebatas prosedural, daya saing demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di dunia.

    Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, kata dia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah.

    Irman mencontohkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen. Apalagi, kata dia, sebagian kepala daerah terpilih kemudian tersandung kasus hukum.

    "Ini menunjukkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi masih rendah," katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Irman juga mengatakan untuk membangun demokrasi yang lebih baik, Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk membangun negara dan memiliki rekam jejak yang baik, tidak cukup hanya sekadar populer.

    Menurut Irman, kriteria pemimpin yang diharapkan dapat membangun negara memiliki kriteria yakni visioner, aspiratif dan akomodatif, berintegritas, serta adil dan berdiri di atas semua golongan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.