Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dirjen Kesbangpol Kemendagri: Perilaku Masyarakat Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

  • Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya peristiwa-peristiwa  yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Seiring dengan itu kita sekalian bertanya dalam hati, mengapa hal itu sampai terjadi ?

    Mengapa sikap perilaku masyarakat kita, sepertinya tidak terkendali sehingga dengan mudah melakukan tindakan kekerasan/anarkis, perusakan, bahkan pembunuhan, yang secara moral, budaya dan agama, tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri Drs. Tanribali L, SH, mengemukakan pada rapat Kordinasi Nasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang diikuti para pejabat terkait dari pusat dan daerah di Jakarta baru-baru ini. Dalam kondisi ini, peran strategis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai potensi konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, kata Tantribali. Dalam Permendagri No. 12 tahun 2006, ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah, menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tambah Tanribali.

    Sesuai dengan konstitusi bangsa ini, telah ditetapkan visi pembangunan nasional 2010-2014 adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, dengan misi melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar-pilar demokrasi, serta memperkuat keadilan disemua bidang. Perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah tersebut, tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat serta serta pemerintah daerah saja, namun juga tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berpedoman pada 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah diwariskan oleh para Bapak pendiri bangsa, yakni : (1) Pancasila, (2) UUD RI Tahun 1945, (3) Bhinneka Tungga Ika, (4) NKRI. Dalam kaitan ini tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) UU 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan masing-masing daerah, kata Dirjen Kesbangpol.

    Disamping  urusan pemerintahan,  yang diatur dalam Pasal 13 dan pasal 14 UU 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus mencermati dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain  melindungi  masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

    Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Konstruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2006. Di bidang kerukunan antar umat beragama malalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2006. Bahkan kemitraan antara daerah ormas bidang kebudayaan, keratin dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007.

    Dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi ancaman kamtibmas di daerah, FKDM perlu melakukan upaya dan melakukan langkah-langkah yang terintegrasi, sehingga saran dan pertimbangan atau rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan unsure pimpinan daerah dapat digunakan dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang tepat. Oleh karena itu agar para ketua dan anggota FKDM melakukan deteksi dini, melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan atau pencarian informasi. Sejalan dengan itu mampu menuangkan bahan-bahan keterangan atau informasi. Serta mampu menyajikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, kata Dirjen Kesbangpol A. Tanribali Lamo.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.