Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kinerja Ormas Belum Memuaskan

  • ECARA umum, performa atau kinerja organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia belumlah memuaskan. Penilaian ini didasarkan pada indeks kinerja ormas yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang disosialisasikan di Jakarta. 

    “Dari beberapa variabel yang diukur, secara umum memang kinerja ormas di seluruh Indonesia belum memuaskan,” kata Arif Affandi saat menyosialisasikan hasil penelitian Indeks Kinerja Ormas di Jakarta.

    Penelitian yang dilakukan UMJ, kata Arif, menggunakan 2200 sampel dengan populasi anggota ormas di seluruh Indonesia. Setidaknya, ada delapan provinsi yang terpilih menjadi basis populasi yang merepresentasikan wilayah Timur, Tengah, dan Barat Indonesia, seperti Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Maluku. 

    Hasil penelitian UMJ, kata Arif, menunjukkan hanya 3,3 persen saja anggota ormas yang paham organisasinya berbadan hukum atau tidak. Kemudian, hanya 43 persen ormas yang bergantung pada iuran anggota dan selebihnya bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah. Selain itu, tidak ada ormas yang memiliki sumber pendanaan tunggal atau mandiri.

    Dari aspek pengelolaan SDM, lanjutnya, hanya 11,9 persen ormas yang memiliki staf yang digaji secara berkala. Dan, hanya 18,3 persen yang memiliki standar gaji berbasis kinerja.

    “Hanya 32,4 persen ormas yang pengurus dan stafnya memiliki standar dan kualifikasi tertentu dalam hal pendidikan, ini berkaitan dengan SDM di ormas,” kata Arif.

    Terpisah, Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Kesbangpol Kemendagri Elfius Dailami mengatakan, hasil penelitian indeks kinerja ormas ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) guna meningkatkan kinerja ormas di wilayahnya masing-masing. Sekaligus, menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pemda dalam melakukan proses evaluasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ormas.

    Sementara, Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bahtiar mengatakan, penelitian kinerja ormas ini dapat dikatakan juga sebagai upaya untuk menata kehidupan ormas di Indonesia. Dan, penelitian ini baru pertama kali dilakukan oleh Kemendagri yang bekerjasama dengan UMJ. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memeroleh gambaran atau performa kinerja ormas dewasa ini.

    “Jadi, kita coba teliti secara ilmiah dari perspektif akademik. Tujuannya, untuk menjaring masalah-masalah aktual keormasan dan sebagai bahan input untuk kebijakan keormasan, baik dalam tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.


    sumber : jurnas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    Kegiatan Ormas Bisa Dihentikan

    Sanksi peringatan tertulis kepada ormas diberikan secara bertahap. Mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
  • sample9

    Bantuan ke Ormas Bisa Dihentikan

    Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada Ormas berupa penghentian bantuan. Hanya saja, sanksi ini baru bisa dikeluarkan jika Ormas yang bersangkutan sudah mendapatkan peringatan ketiga.