Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu perlu ditata ulang

  • Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro menilai, sistem pemilihan umum (pemilu)perlu ditata ulang, agar menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang efektif sekaligus akuntabel.

    "Penataan pemilihan umum ke depan perlu diarahkan ke format yang lebih aplikatif dan efektif dengan menerapkan pemilu nasional dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD)," katanya ketika dihubungi dari Semarang, Sabtu.

    Wiwieq, demikian sapaan akrab Siti Zuhro, mengemukakan hal itu berkaitan dengan wacana sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pelaksanaannya serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

    Setelah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi dan pemilu berlangsung hampir empat kali, menurut dia, sudah saatnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah perjalanan demokrasi sudah sesuai dengan landasan dan pilar kebangsaan.

    Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu menekankan, "Demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi yang bisa memberdayakan rakyat, melalui proses pencerdasan dan pencerahan."

    Melalui cara-cara yang sarat dengan nilai-nilai budaya sendiri, dia berharap, demokrasi yang sehat dan bermartabat bisa diwujudkan. 

    Peneliti otonomi daerah dan politik lokal itu berpendapat bahwa pemilu merupakan salah satu proses membangun konsolidasi demokrasi dan menguatkan institusi-institusi demokrasi. 

    Khusus untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, apakah langsung atau via DPRD, menurut dia, perlu dipertimbangkan dalam konteks kebijakan otonomi daerah (Otda).

    "Lokus dan fokus otonomi daerah di provinsi atau kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember itu.

    Oleh karena itu, ia menambahkan, kalau DPR dan Pemerintah sepakat dan satu persepsi dalam hal penguatan provinsi dan otda diletakkan di provinsi, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung bisa diterapkan di provinsi, sedangkan kabupaten dan kota melalui DPRD. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…