Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: perlu perbaikan saluran aspirasi pemilu 2014

  • Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan perlu perbaikan saluran aspirasi masyarakat secara maksimal menjelang penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014.

    Menteri Dalam Negeri dalam keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Minggu, menyebutkan menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2014, diperlukan upaya masikmal perbaikan saluran aspirasi masyarakat yang melibatkan upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

    Ketertiban masyarakat, kata Gamawan, merupakan salah satu upaya yang harus dioptimalkan perwujudannya. 

    Selain itu, juga perlu dilakukan pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran para tokoh masyarakat, serta mengembangkan dialog dengan pengelola media sehingga menjadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban serta stabilitas di pusat dan daerah. 

    Untuk lebih mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan skala nasional, Gamawan pun mengimbau agar seluruh intansi pemerintahan pusat dan daerah mampu menjalani sinergitas dan meningkatkan efektivitas fungsi lintas sektoral. 

    Hal itu merupakan upaya dalam menanggulangi serta pengantisipasi gejolak konflik serta menjamin keberlangsungan proses politik yang demokratis berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. 

    Berangkat dari pengalaman pelaksanaan Pemilu 2009, prediksi mengenai gangguan dan hambatan yang cukup menonjol yang turut mewarnai penyelenggaraan pemilu umum mendatang, perlu dilakukan evaluasi (peninjauan) terhadap gangguan dan hambata,n antara lain pada pelaksanaan kampanye.

    Penyelenggaraan pemilu 2014, katanya, perlu diantisipasi kemungkinan munculnya konflik, baik konflik horizontal antara warga masyarakat atau kelompok masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. 

    "Sebab, bila hal ini terjadi maka akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, dapat menimbulkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," kata Gamawan. 

    Berdasarkan pantauan Kementrian Dalam Negeri yang dihimpun dari Laporan Situasi Daerah dan dipantau melalui Pusat Komunikasi dan Informasi, sepanjang periode 2010--2012 terekam 298 peristiwa konflik. 

    Eskalasi konflik cenderung meningkat hingga akhir 2012. Pada akhir 2012, terjadi 128 perisitiwa konflik, meningkat dibanding konflik 2010 sebanyak 93 peristiwa dan 77 peristiwa konflik pada tahun 2011. 

    Peristiwa konflik tersebut didominasi oleh konflik horizontal, bentrokan antarwarga, dan bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan budaya. 

    Untuk itu, upaya pencegahan dini harus dikedepankan agar konflik dapat diatasi pada tahap awal dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…