Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Hasil Pilkada: Sultan Ternate Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

  • Sultan Ternate Mudhafar Sjah mengimbau masyarakat adat di Maluku Utara (Malut) untuk tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis, terkait hasil pilkada Malut putaran kedua yang akan diplenokan di KPU Malut 11 November 2013.

    Setelah KPU Malut menetapkan hasil pilkada Malut putaran kedua pasti ada dinamika di masyarakat, terutama dari pihak yang kalah. Saya imbau masyarakat adat di Malut tidak terbawa dengan dinamika itu, terutama yang menjurus pada tindakan anarkis, katanya di Ternate, Sabtu.

    Sultan yang juga Anggota DPD-RI itu mengatakan, masyarakat adat di Malut harus menciptakan situasi yang kondisif pascapenetapan hasil pilkada Malut putaran kedua nanti, di antaranya dengan cara ikut memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menerima hasil pilkada itu dengan jiwa besar.

    Pilkada Malut, kata Mudhafar Sjah, merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin Malut lima tahun ke depan, oleh karena itu siapa pun pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur (cagub/cawagub) yang menang harus diterima dan didukung.

    Saya berharap konflik seperti pada pilkada Malut 2008 tak terulang pada pilkada Malut 2013 ini, karena masyarakat pasti sudah merasakan bagaimana dampak buruk dari konflik pada pilkada 2008 itu, katanya.

    Menurut dia, pilkada Malut 2013 ini justru harus menjadi momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Malut mampu melaksanakan pilkada damai, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang akan melaksanakan kegiatan serupa.

    Pasangan cagub/cawagub yang kalah pada putaran kedua, kata Sultan, harus menepati janjinya saat kampanye lalu yakni siap kalah dan menang dan kalau pun tidak puas dengan hasil pilkada putaran kedua itu sebaiknya menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan yakni menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

    Begitu pula pasangan cagub/cawagub yang menang pada pilkada Malut putaran kedua jangan meluapkan ekspresi kemenangannya secara berlebihan dan harus merangkul semua elemen masyarakat di Malut, termasuk yang menjadi lawan pada pilkada Malut putaran kedua untuk bersama-sama membangun Malut.

    Pilkada Malut putaran kedua diikuti pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa yang diusung Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PPP, PAN, Gerindra dan Hanura serta pasangan Abdul Gani Kasub-Muhammad Naser Thaib yang diusung PKS dan sejumlah partai kecil, masing-masing mengklaim, namun pemenangnya belum diketahui.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…