Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemerintah Serius Atur Politik Dinasti

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan pemerintah serius melarang pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga maupun kekerabatan dalam Pilkada. Hal itu untuk membatasi praktik politik dinasti yang terjadi saat ini. 

    "Kami lakukan pembatasan, supaya minimal untuk satu posisi (jabatan). Pemerintah tetap mengusulkan larangan keluarga (kerabat) maju dalam pencalonan kepala daerah," kata Gamawan di Jakarta, Jumat (18/10).

    Ia menjelaskan usulan itu sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibahas DPR. Usulan itu berupa calon kepala daerah tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah, kecuali ada jarak waktu minimal satu masa jabatan. Artinya kerabat atau keluarga dari kepala daerah petahana bisa dicalonkan sebagai kepala daerah. Namun pencalonan baru bisa dilakukan setelah petahana sudah tidak menjabat lagi sekurang-kurangnya lima tahun.  

    "Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode," tuturnya.

    Meski tidak dilarang dalam konstitusi, Gamawan menegaskan, larangan itu didasari oleh kepatutan dan etika politik. 

    Dia menegaskan pembatasan dinasti politik bukan kebijakan diskriminatif. Tujuan dari usul pembatasan tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berkiprah di kancah politik.

    Dia menganalogikan pembatasan dinasti keluarga ini dengan larangan bagi seorang hakim menyidangkan perkara seseorang yang punya hubungan darah dengan hakim tersebut. Kedua hal tersebut, sama-sama tidak bertujuan diskriminatif. 

    Meski demikian Gamawan mengakui, usul pemerintah itu masih butuh pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk menemukan formula pembatasan yang tepat. 

    Dirjen Otda Djohermansyah Johan menilai politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah saat ini sudah tidak sehat. Saat ini, ada 30 kepala daerah yang memiliki hubungan saudara dalam satu daerah. 

    "Ada anak, istri, ipar dan menantu yang dimunculkan tapi tidak punya record dalam pemerintahan dan politik," kata Djohermansyah.
    Menurutnya, para kandidat yang memiliki hubungan keluarga atau saudara itu punya kecenderungan untuk menang karena didukung oleh petahana. 

    "Dari sirkulasi politik juga sudah tidak sehat. Malah melanggar hak asasi manusia, karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain," ujarnya.

    Karena itu, bila tidak dibatasi, politik dinasti akan terus dilanggengkan. Apalagi pada 2013 ada 152 pilkada yang akan digelar. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar ada syarat terkait pencalonan. "Tidak punya ikatan perkawinan untuk garis ke atas dan ke bawah, juga ke samping kecuali ada jeda satu periode," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…