Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Lewat DPRD Tak Bisa Cegah Dinasti Politik

  • Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi mengatakan perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh legislatif dinilai tidak bisa mencegah atau memutus "dinasti politik" di sebuah wilayah.

    "Malah, pilkada dipilih oleh legislatif atau DPRD dengan tujuan untuk memutuskan tradisi politik dinasti, pilkada oleh dewan dinilai akan menyuburkan bentuk-bentuk baru nepotisme," kata Prof Karim Suryadi, ketika dihubungi, kemarin.

    Ia menggambar sebuah "dinasti politik ke dalam anatomi tubuh, di mana gen politik dinasti dan berbagai bentuk nepotisme itu orangnya, politisinya, cara pemilihannya adalah DNA. "Sementara itu budaya organisasi partai politik dan budaya politik masyarakat adalah enzimnya. Bila gennya, niat berkuasa dengan berbagai cara tak dikendalikan, organ-organ nepotik tak kan hilang," kata dia.

    Dikatakannya, mengubah pilkada langsung menjadi dipilih oleh wakil rakyat jika ditinjau dari sisi partisipasi politik merupakan langkah mundur. "Jadi kalau menurut saya, langkah yang paling elegan untuk mengendalikan dinasti politik adalah dengan memastikan mekanisme pilkada di mana takkan ada incumbent yang menguntungkan calon manapun," katanya.

    Selain itu, lanjut dia, dorong demokratisasi internal partai politik dan membangun kemelekwacaan politik warga serta melarang seseorang mencalonkan diri dari sisi demokrasi sama dosanya dengan memaksa orang untuk mencalonkan diri adalah cara elegan lainnya untuk memutus dinasti politik.

    Ia menuturkan, usulan pemerintah yang ingin mengubah pilkada langsung sebagai jalan untuk mengakhiri dinasti politik daerah dengan alasan pilkada langsung hanya mengandalkan popularitas calon dan pemilih terjebak oleh pesona calon populer, sekilas nampak benar.

    Oleh karena itu, harus ada kesadaran untuk menggeser pilkada dari paradigma kalah-menang ke arah maksimalisasi manfaat bagi warga dan pembangunan politik demokratis yang dapat mengerem kecenderungan politik dinasti di pusat dan daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…