Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada tak Langsung Bisa Jadi Solusi Perkecil Kemungkinan Konflik

  • Pilkada tidak langsung dinilai bisa menjadi solusi dalam menghindarkan sengketa pilkada di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, dengan mekanisme pilkada oleh DPRD, diharapkan tidak ada lagi sengketa yang berakhir di pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Dengan pilkada tidak langsung, semakin kecil kemungkinan konflik. Soalnya konflik sosial melalui pilkada langsung terlalu dekat dengan rakyat,” ujar anggota Komisi II DPR Numan Abdul Hakim, kepada “PRLM” Senin (7/10/13).

    Saat ini, Komisi II DPR yang juga membidangi masalah pemilu tengah membahas RUU Pilkada. Di dalamnya, terdapat usulan yang berupaya mengembalikan pilkada agar dipilih lagi oleh DPRD. Sementara di tingkat provinsi diusulkan masih dipilih langsung oleh rakyat.

    Numan menjelaskan, persaingan pemilu di tingkat yang lebih berpengaruh langsung kepada rakyat memang dinilai terlalu riskan. Sebab, pemilukada langsung selalu melibatkan masyarakat yang cenderung totalitas ingin memenangkan pasangan calon, hingga pasti memunculkan ketidakpuasan.

    “Akibatnya setiap pilkada dijadikan sengketa. MK lagi-lagi menjadi wasit terakhir, meskipun pada satu waktu ternyata bisa terjadi hal seperti ini (kasus Ketua MK Akil Mochtar),” tutur Numan.

    Dalam pilkada tidak langsung, kata dia, sengketa akan terlimpahkan kepada peran DPRD dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan yang harus dipenuhi oleh partai politik yang diberikan kuasa untuk memilih kepala daerah oleh publik.

    “Saya kira parpol harus lakukan survei calonnya dulu, agar tidak dipaksakan. Calonnya dilihat bersih atau tidak. Partai harus terima itu. Uji kompetensi juga harus dari independen. Baru dicalonkan ke DPRD. Karena hal ini menyangkut proses yang sudah harus dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab agar rakyat percaya,” ujarnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…