Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Batalnya UU Pilpres Munculkan Stagnansi

  • Batalnya Revisi UU Pilpres di DPR memunculkan stagnansi yakni, kandidat capres dari partai peserta pemilu harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR dan 25 suara nasional. Akibatnya, tidak akan ada banyak perubahan yang signifikan di Pemilu 2014 mendatang. 

    "Hal ini tentu sebagai bentuk legitimasi dari partai dominan untuk mempertahankan kekuasaannya. Revisi UU Pilpres didominasi oleh semangat dinasti dan kekerabatan," kata Pengamat Senior J Kristiadi kepada Media Indonesia (7/10).

    Lanjut Kristiadi, dirinya menyesalkan tindakan DPR yang seperti tidak memiliki niatan untuk merubah regulasi dalam UU Pilpres.

    "Kalau DPR ini ada niat baik, seharusnya melalui revisi UU Pilpres bisa dijadikan modal awal bagaimana sebetulnya politik uang yang sudah merajalela, yang mengakibatkan hancurnya tatanan dan moral bangsa bisa diobati. Dengan mengatur aturan-aturan dana kampanye yang transparan dan sedetail mungkin diatur di undang-undang itu. Selain itu, akuntabilitasnya dan sanksi yang tegas terhadap yang melanggar aturan itu," katanya.

    Hal senada diungkapkan Pengamat LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Ikrar menuturkan, kcenderungan dari batalnya revisi UU Pilres mencerminkan tidak adanya perubahan yang mendasar pada Pemilu 2014 nanti.

    "kan kita sudah melihat, kecenderungan partai-partai besar tidak akan mau untuk mengalah. Presidential Tresshold itu bentuk dari tidak inginnya partai besar memberikan kesempatan bagi munculnya calon presiden alternatif pada 2014 nanti," tuturnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…