Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilpres Jangan cuma soal Presidential Threshold

  • Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) diharapkan tidak sekadar memperdebatkan mengenai presidential threshold.

    Peneliti senior CSIS J Kristiadi di Jakarta, Rabu (1/10), mengatakan masih ada hal-hal penting lain yang semestinya dibahas. Misal, tambah Kristiadi, politik uang dan mengatur secara rinci segala tetek bengek yang terdapat di dalamnya.

    "UU yang ada harus mengetatkan itu. Aturan mengenai dana dan cara kampanye harus ada di situ. Tapi pembahasan itu sudah tidak sempat kalau parpol hanya berkutat di perdebatan presidential threshold," jelasnya.

    Sebab, perdebatan mengenai presidential threshold lebih sarat kepentingan parpol. Di mana, parpol besar berupaya menaikkan ambang batas pengajuan calon presiden (capres). "(Revisi presidential threshold) itu catatan hitam partai besar hanya ingin dominan. Yang bisa mengalahkan hanya kekuatan masyarakat," ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…