Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilpres, capres lebih variatif

  • Sindonews.com - Perubahan atau revisi Undang-undang Pilpres bertujuan untuk memiliki calon presiden (capres) yang variatif. Dengan perubahan ini seharusnya tidak perlu lagi ada pembatasan pilihan masyarakat.

    "Tujuan kita agar masyarakat diberikan pilihan yang lebih untuk menentukan siapa yang akan dipilih nanti menjadi pemimpinnya," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin, Jumat (27/9/2013).

    Aturan tersebut, menurut Saleh, hanya akan membelenggu pilihan masyarakat. Pasalnya kemungkinan dengan ambang batas presiden 20 persen hanya akan menghadirkan dua atau tiga calon.

    "Jangan kita batasi oleh aturan yang sengaja dibuat ketat sehingga hanya muncul dua atau tiga calon saja," ungkapnya.

    Sebelumnya pengamat Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, poin penting yang harus diubah dalam UU Pilpres adalah ambang batas presiden (presidential threshold).

    Dia menilai peserta Pemilu 2014 semakin sedikit, sehingga semestinya semua parpol diberikan kesempatan untuk mengusung capres/cawapres alternatif yang dikehendaki rakyat. Lagipula, untuk negara sebesar Indonesia dengan segala heterogenitas rakyatnya tidaklah tepat jika terbatasi oleh aturan sehingga capres yang ditampilkan sedikit.

    "Jika tidak diubah, yang dirugikan adalah pemilih. Karena pemilih yang kehilangan kesempatan hadirnya capres alternatif," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…