Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Tunggu Juknis KPU Terkait Zonasi Kampanye

  • [JAKARTA] Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menunggu petunjuk teknis  (juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan zonasi kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Pemilu 2014.

    "Sampai hari ini saya belum menerima juknis, kabarnya masih dirapatkan. Tanpa rincian (juknis) itu, saya tidak bisa menyurati kepala daerah," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu (18/9).

    Petunjuk teknis tersebut diperlukan sebagai turunan dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, yang penentuan wilayah pemasangan atribut kampanye menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah bersama KPU daerah.

    Mendagri mengatakan, pihaknya tidak bisa meminta pemda untuk menentukan wilayah kampanye parpol dan caleg tanpa ada koordinasi dengan KPU.

    Hal itu dilakukan Kemdagri untuk menghindari praduga intervensi dalam pelaksanaan Pemilu.

    "Prinsipnya, kami membantu kalau diminta oleh penyelenggara pemilu (KPU), jadi kami tidak boleh berinisiatif supaya jangan terkesan Pemerintah mengintervensi," kata Gamawan.

    KPU sendiri telah menyerahkan salinan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tersebut, namun belum melakukan pertemuan sebagai tindak lanjut atas penentuan zonasi kampanye.

    KPU sendiri merencanakan pemberlakuan zonasi kampanye secara terpusat agar masyarakat tidak terganggu dengan pemasangan baliho partai dan spanduk caleg yang bertebaran di tempat umum.

    "Pemasangan alat peraga dilakukan pada satu tempat, terpusat. Calon pemilih tidak perlu melihat terlalu banyak (spanduk caleg), cukup datang ke lokasi yang ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

    Berdasarkan peraturan KPU, setiap partai politik hanya diperbolehkan memasang satu unit baliho atau papan reklame, yang memuat informasi mengenai nomor, tanda gambar dan/atau visi, misi, program parpol.

    Caleg DPR dan DPRD dilarang menampilkan foto dalam baliho atau papan reklame tersebut, melainkan hanya boleh tampil di satu spanduk di setiap zona atau wilayah kampanye yang ditetapkan. Spanduk caleg hanya boleh berukuran maksimal 1,5 x 7 meter.

    Sementara itu, caleg DPD diperbolehkan memasang satu baliho atau papan reklame untuk satu desa atau kelurahan. KPU berharap dengan pengaturan kampanye itu parpol dapat mendorong para caleg untuk terjun langsung ke lapangan supaya semakin dekat dengan para konstituen.

    "Dasar kami mengatur itu supaya proses penyelenggaraan kampanye ini tertib dan memenuhi asas kesetaraan, bukan pada upaya pembatasan ruang kampanye," ujar Husni.

    KPU sendiri telah menetapkan 6.607 calon tetap untuk DPR RI dan 945 untuk DPD RI.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…