Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Kuningan, Panwas Waspadai Perbatasan

  • TEMPO.CO Kuningan:Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan meminta Panitia Pengawas Kecamatan mewaspadai daerah perbatasan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Kuningan yang digelar Ahad 15 September 2013. Panwaslu menduga ada indikasi pengarahan untuk memilih calon tertentu. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai infomasi atas laporan masyarakat. 

    "Kami minta semua Panwascam untuk melaporkan TPS mana yang berbatasan dengan kabupaten Brebes, Cirebon, Majalengka dan Ciamis, kami khawatir jika terjadi kecurangan di daerah tersebut, malam ini saya akan mengecek ke daerah perbatasan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Kuningan, Ujang Abdul Aziz, Sabtu 14 September 2013.

    Warga Kabupaten Kuningan, Ahad 15 September 2013, akan memilih calon BUpati dan Wakil Bupatinya. Empat pasangan calon yang siap bertanding yakni pasangan nomor 1, H. Momon R dan H. Mamat Robby Suganda; Pasangan nomor 2,H. Kamdan dan Elit Nuirlitasari; nomor 3, Hj Utje ch Hamid Suganda dan H. Acep Purnama; dan keempat, Pasangan Zainul Mustafa dan H. Chartam Sulaiman.

    Jumlah pemilih di kabupaten Kuningan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 853.619 orang di 32 kecamatan terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 421.839 orang dan pemilih perempuan 413.780 orang. 

    Ujang Abdul Azis mengatakan, selama hari tenang, pihaknya telah menemukan laporan pertemuan di luar jadwal, tetapi Panwascam sudah menanganinya. "Tetapi jika memang ada yang melanggar pasti akan langsung diproses," tegasnya.

    Sementara itu, ketua KPU Kuningan Endun Abdul Haq, menyesalkan adanya kampanye hitam yang gencar dilakukan menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KUningan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mendidik masyarakat, pihaknya juga telah menghimbau seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memantau adanya Kampanye hitam, "Semua bentuk kampanye diluar jadwal sudah jelas pelanggaran apalagi materi kampanye hitam mengandung fitnah, tapi itu kewenangan Panwaslu," jelasnya.

    sumber : tempo.co


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…