Rabu, 20 September 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

UNTUK HINDARI SALING LEMPAR KESALAHAN DALAM PILKADA

  • Demikian kesimpulan rapat dengan pendapat (RDP) Komisi II DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Ganjar Pranowo dengan Ditjen Dukcapil Irman di Jakarta. Kesimpulan ini mengemukan atas kekecewaan Komisi II atas ketidak sinkronan data KPU Jabar, Jatim, Jateng, dan Bangkalan. Dalam acara ini ditemukan adanya selisih data kependudukan yang cukup tinggi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ganjar kejadian sangat ironis, karena selisih data kependudukan tersebut hampir terjadi di seluruh Provinsi di Pulau Jawa. Data di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saja misalnya, berdasarkan data yang disodorkan Pemprov Jateng jumlah penduduk Jateng sebanyak 39,29 juta jiwa. Jumlah tersebut berbeda dari data yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil yaitu 32,57 juta jiwa.

    Sementara KPU sendiri dalam mendata daftar calon pemilih dalam Pemilu 2014 mendatang lebih menggunakan data yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi, dan bukan mengikuti data yang terangkum dalam Dirjen Dukcapil. Jika hal ini dibiarkan sampai pemilu mendatang menurut anggota komisi II DPR RI dari FPDIP Rahadi Zakaria akan menimbulkan konflik ke depan. Ditegaskannya, perbedaan ini akan menimbulkan konflik saat pilkada dan pemilu legislative mendatang, baik berkaitan dengan jatah kursi di parlemen. “Terutama konflik akan muncul pada pihak yang kalah dalam pemilihan tersebut,”kata Rahadi. Hal senada dilontarkan anggota Komisi II dari FPP, Akhmad Muqowam. Bahkan, menurutnya, sebelum ada data yang pasti, maka dirinya meminta pemerintah untuk tidak menyelenggarakan Pilkada terlebih dahulu.

     Sementara itu Yandri Susanto, anggota Komisi II dari FPAN mengungkapkan bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 dimana Kemendagri diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu. “Jika ada selisih data, maka sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2006 maka kita harus meyakini bahwa data yang benar adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, apalagi sekarang sudah ada E-KTP yamg bisa meminimalisirkan data yang ganda,” pungkas Yandri.

     Untuk menghindari saling lempar kesalahan dalam penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu 2014 yang berkaitan dengan data penduduk tersebut, maka dalam rapat tersebut disetujui bahwa sesuai amanah Undang-Undang maka KPU harus menggunakan data yang diberikan atau dikeluarkan oleh Kemendagri Pusat. Meski demikian Pimpinan Sidang Ganjar Pranowo menegaskan, Kemendagri dan KPU harus kembali turun ke lapangan untuk membersihkan data-data jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang menjadi calon pemilih, sebagai suatu data yang akan digunakan dalam Pilpres dan Pemilu legislative (pileg) 2014 mendatang.

    Tarik KTP Lama

    Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait dengan telah selesainya penerbitan KTP Elektronik (E-KTP) hamper di seluruh daerah di tanah air dan untuk menghindari penyalahgunaan, telah menginstruksikan setiap kepala daerah untuk segera menarik KTP lama. “Kemendagri sudah ingatkan KTP lama untuk ditarik, dan kemarin kita sudah mengedarkan surat kepada setiap kepala daerah untuk menarik KTP lama,” kata Gamawan kepada wartawan di Kantor Kemendagri di Jakarta. Penarikan KTP lama itu, lanjut Mendagri, menjadi kewenangan masing-masing daerah, sehingga sejumlah resiko terkait adanya dua kartu identitas penduduk juga menjadi tanggung jawab masing-masing kepala daerah. “Itu menjadi konsistensi daerah, karena itu kewenangan daerah. Kemendagri sudah ingatkan bahwa KTP lama harus ditarik. Harusnya yang bertanggung jawab daerah,”tegas Mendagri.

    Ia mengingatkan, resiko yang dapat terjadi jika KTP lama masih beredar adalah terkait dengan jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, karena pendaftaran pemilih bisa dilakukan dengan menunjukkan KTP (termasuk KTP lama). “Tapi, kalau KPU (Komisi Pemilihan Umum) berjalan (baik) dan melakukan verifikasi, maka itu tidak akan terjadi,” urai Gamawan. Mendagri menyakinkan bahwa peluang data pemilih ganda di daerah dapat terminimalisasikan pada saat data seluruh penduduk terekam di E-KTP pada akhir Desember 2013. “Maksimum sampai akhir Desember, kalau semua sudah E-KTP, maka tidak masalah lagi. Saya yakin peluangnya kecil, apalagi untuk Pemilu,”ungkap Gamawan. Menurut data Kementeria Dalam Negeri, hingga November 2012 tercatat sebanyak 173.325.378 penduduk di Tanah Air telah melakukan rekam data E-KTP. Angka tersebut melebihi dari target perekaman tahun 2012 sebesar 172.015.400 jiwa. Namun di sejumlah daerah, pengambilan E-KTP tidak disertai dengan penarikan KTP lama, sehingga hal tersebut dapat memungkinkan satu penduduk memiliki dua jenis KTP.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.