Selasa, 12 Desember 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

  • Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 147 menyelenggarakan fungsi:
    a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;
    c. Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, sengketa dalam  hubungan kedinasan serta pemberian       litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
    d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
    f. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan

  • Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang pembinaan ideologi pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan. 

    Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi: 

    a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;

    b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;

    c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;

    d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika; dan

    e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

  • Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan.

    Direktorat Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 

    a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

    c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

    d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

    e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

    f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan

    g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Politik Dalam Negeri

  • Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang politik dalam negeri.

    Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

    a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

    c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

    d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

    e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan

    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

  • Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 

    Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyelenggarakan fungsi: 

    a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

    b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

    c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

    d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

    e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kewaspadaan Nasional

  • Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 43 Tahun 2015,  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang kewaspadaan nasional. 

    Direktorat Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

    a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

    c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

    d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

    e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan

    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.