Jumat, 28 April 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemilu Mendatang Siap Terapkan E-Voting

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemilihan dengan sistem elektronik atau e-voting siap diterapkan pada Pemilu 2019 mendatang atau lebih awal dari target tahun 2024.

    "India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia saja bisa, mengapa kita tidak. E-Voting sangat mungkin dilakukan," ujar Tjahjo usai menjadi keynote speaker Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di UGM, Kamis (27/4).

    Menurut Mendagri, e-voting akan mempersingkat proses penghitungan suara. “KPU inginnya, saat penghitungan suara di TPS, detik itu juga sudah terekam di data pusat,” ujarnya.

    Untuk mewujudkan itu, Kemendagri akan menyiapkan data, KPU menyiapkan regulasinya, pengawalan pada Vawaslu pengamanan pada TNI, BIN, fungsi-fungsi monitoring pada perguruan tinggi, elemen masyarakat dan pers.

    Dengan e-voting tersebut, kotak suara yang harus bermalam di kecamatan sehingga menimbulkan kerawanan, bisa dihindari.

    "India yang jumlah pemilihnya miliaran saja bisa, kita 178 juta pemilih mengapa tidak. Di Filipina, jam 3 sore sudah ketahuan siapa presiden terpilihnya," kata Tjahjo.

    Dikatakan, pada tahun 2018 ini data kependudukan telah selesai, termasuk usia dewasa yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu.

    "Nama, alamat, tinggalnya di mana, RT, RW, desa, Kelurahan, kabupaten, kota, provinsi sudah selesai, sehingga KPU tinggal melakukan verifikasi ulang, data kependudukan yang mempunyai hak pilih,” ujarnya.

    Menurut Mendagri, pemerintah awalnya menargetkan pemberlakukan e-voting pada Pemilu 2024. Namun peluang pemberlakuannya bisa saja di 2019. Meski belum diatur dalam UU Pemilu yang baru, e-voting akan membantu proses efisiensi. Namun diharapkan, e-voting sudah akan masuk dalam UU Pemilu.

    “Pengertian Pemilu yang bersih, jujur saya kira sudah bisa menjadi payung hukum pelaksanaan e-voting. Kita ingin mengefektifkan, mengefesiensikan pemerintah pusat dan daerah yang memperkuat otonomi daerah,” tegasnya.

    Di sisi lain, Mendagri mengucapkan permohonan maafnya jika ternyata anggaran Pilkada serentak meleset. “Saya  menjadi Menteri, mulai Pilkada serentak 2015, bayangan saya akan hemat. Ternyata membengkak hampir 200 persen,” ujarnya.

    Pembengkakan tersebut terjadi pada komponen belanja logistik KPU, tetapi juga perubahan teknis penggunaan perlengkapan kerja KPU. “Kalau dulu, KPU bisa pinjam mobil Pemda, sekarang beli mobil. Jadi efisiensinya tidak ada. 2017 juga masih sama membengkak,” ujar Mendagri.

    Meski diakui bahwa keberhasilan demokrasi politik tidak bisa diukur dengan berapa dana yang digulirkan, namun bagaimana mewujudkan sinkronisasi biaya Pemilu tersebut dengan hasil yang didapatkan.

    “Bagaimana biaya yang triliyunan tersebut, bisa diwujudkan dengan kerja riil pada calon yang terpilih,” katanya.

    Tjahjo juga mempertegas soal paket atau pasangan calon yang maju baik sebagai pasangan presiden dan wakilnya maupun pejabat daerah. Seharusnya menurut Tjahjo, jika salah satu pasangan melakukan tindakan hukum, maka keduanya atau satu paket harus di-drop. Menyontoh kasus korupsi yang melibatkan salah satu bupati, Mendagri menyebutkan bahwa bisa juga pasangannya menjebak untuk bisa naik posisi. Karena itu, persoalan paket pasangan tersebut harus ditinjau kembali.

Related Posts