Rabu, 23 Agustus 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Penting, Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol Yang Lebih Transparan dan Akuntabel

  • Guna meningkatkan akuntabilitas kepada publik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik (parpol) harus dikelola secara terbuka dan transparan. Salah satu tujuannya guna memastikan agar bantuan keuangan parpol tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk pendidikan politik kepada masyarakat dan penguatan kelembagaan parpol.

    “Penting membangun tata kelola bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Widodo Sigit Pudjianto, SH., MH., saat membuka Forum Dialog Antara Pemerintah Dengan Masyarakat dan Partai Politik di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Rabu (16/8/2017).

    Forum Dialog ini dihadiri pengurus parpol tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi, dan kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Melalui forum dialog ini, Sigit berharap para peserta dapat mendiskusikan beberapa hal terkait dengan tata cara pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol.

    Dalam kegiatan kali ini, turut dihadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Parpol Drs. Syamsuddin, M.Si., Kasubdit Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Dedi Taryadi, SH., M.Si., dan Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz.  

    Direktur Politik Dalam Negeri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. mengatakan parpol harus lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan keuangannya. “Terutama yang terkait dengan bantuan keuangan parpol dari APBN,” kata Bahtiar.  

    Terlebih, lanjutnya, saat ini pemerintah berencana menaikkan bantuan keuangan kepada parpol. Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan revisi PP No. 5 Tahun 2009 sebagai syarat untuk menaikkan bantuan keuangan kepada parpol. Draf revisi PP tersebut masih dilakukan koreksi atau pendalaman oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disampaikan kepada Presiden.

    Rencananya, sambung Bahtiar, kenaikan bantuan keuangan kepada parpol diusulkan sebesar Rp1000 per suara.

    “Kenaikan bantuan keuangan parpol sebesar Rp1000 akan membantu partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Oleh karena itu yang terpenting dalam mempertanggungjawabkan bantuan keuangan dapat diberikan kemudahan dan tidak bermasalah,” ujarnya.

Related Posts