Kamis, 22 Juni 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

“Presidential Threshold” Pengaruhi Konstelasi Politik 2019

  • Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai mundurnya pembahasan RUU Pemilu sangat wajar karena tarik ukur sejumlah pasal krusial, terutama terutama pasal tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Qodari, besaran presidential threshold sangat memengaruhi konstelasi politik menjelang Pemilu 2019.

    ”Presidential threshold mencerminkan konstelasi politik ke depan, karena ada beberapa partai yang hendak mencalonkan kadernya menjadi capres,” ujar Qodari di Jakarta, Selasa (20/6). Dia menjelaskan, beberapa partai memiliki figur yang hendak diusung sebagai capres atau cawapres. Demokrat, misalnya. Hasil rapat kerja nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengharuskan mereka mengusung capres atau cawapres dari internal mereka.

    Meski belum ada kebulatan suara mengusung kader tertentu, muncul usulan mencalonkan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurto Yudhoyono, sebagai capres. Karena itu Demokrat mendesak agar syarat presidential threshold dihapus alias nol. Demikian pula dengan Gerindra. Sejak awal pencalonan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta, pencapresan kembali Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menguat.

    Demikian pula dengan Presiden Joko Widodo. Meski Jokowi belum mendeklarasikan maju kembali dalam Pilpres 2019, beberapa partai pendukung koalisi pemerintahan seperti Golkar dan Nasdem sudah mengumumkan bakal mengusung Jokowi.

    Karena itu, Golkar dan Nasdem juga ngototagar presidential threshol berada di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sementara itu pembahasan RUU Pemilu yang direncanakan tuntas sebelum Lebaran, ternyata belum mencapai kata sepakat dan Pansus RUU Pemilu menyatakan pembahasan akan diperpanjang hingga 20 Juli 2017. Artinya pembahasan akan dilanjutkan setelah Lebaran.

    Tepat Waktu

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku tetap optimistis Rancangan RUU) Pemilu akan selesai dalam waktu dekat. RUU Pemilu yang pembahasannya cukup alot tersebut, saat ini sudah berjalan pada titik titik akhir.

    “Ini rapat Pansus terakhir, tapi pengambilan keputusan di tingkat duanya nanti rencananya pada 20 Juli di Paripurna. Jadi saya kira masih on schedule, masih ada waktu hingga keputusan terakhir,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Selasa malam.

Related Posts