Selasa, 24 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bantuan Partai Melebihi Aturan Harus Seizin Mendagri

  • Pemerintah telah menaikkan besaran dana bantuan bagi partai politik. Bahkan payung hukum terkait itu pun telah dikeluarkan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018. Pada prinsipnya besaran dana bantuan partai di daerah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

    Dan, andai ada daerah yang menetapkan dana bantuan partai melebihi ketentuan yang diatur dalam PP, maka harus seizin Menteri Dalam Negeri. Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Senin (23/4). Menurut Bahtiar, pada prinsipnya setiap hitungan bantuan keuangan kepada partai politik, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota desesuaikan dengan amanat PP Nomor 1 tahun 2018.

    Dalam PP tersebut diatur, bantuan bagi partai untuk tingkat pusat ditetapkan 1.000 rupiah. “Sementara untuk tingkat provinsi 1.200 rupiah dan untuk tingkat kabuaten atau kota ditetapkan sebesar 1.500 rupiah,” kata Bahtiar. Bahtiar melanjutkan, setelah PP ini berlaku maka setiap daerah wajib menyesuaikan dengan standar tersebut.

    Dan, apabila ada daerah yang bantuan partai politiknya sudah sesuai atau telah melebihi ketentuan PP ini maka itulah yang tetap digunakan. Namun ada pengecualian jika ada daerah yang bantua partai politiknya telah melebihi ketentuan PP ini. “Maka untuk menaikan banpol harus meminta persetujun dari Mendagri dan akan di autensi oleh tim yang akan dibentuk di tingkat provinsi,” kata Bahtiar.

    Sementara terkait penggunaan dana bantuan partai, yang dahulu 60 persen penggunaannya untuk pendidikan politik maka dengan peraturan pemerintah ini anggaran diarahakan berdasarkan asas prioritas dengan asumsi 50 persen plus 1. Sedangkan mengenai sanksi kepada partai politik yang tidak taat pada aturan PP ini dalam pelaporan bantuan partai tahun sebelumnya, maka partai dimaksud tidak akan di berikan bantuan untuk tahun berjalan.” Pemberian bantuan partai kepada partai politik setelah ada pemeriksaan oleh BPK,” katanya.

    Bahtiar juga sempat menyinggung isi materi terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Bahtiar pada prinsipnya UU ini dibuat untuk mensinergikan regulasi yang sebelumnya dianggap masih belum komperhensif. Kata Bahtiar, UU Pemilu ini memiliki tiga subsatansi. “Pertama membahas tentang peran dan fungsi penyelenggara, peran dan fungai Pemerintah dalam menyukseskan pemilihan umum,” katanya. Kedua, lanjut Bahtiar, UU Pemilu membahas terkait kaidah hak dan kewajiban para calon dan atau pasangan calon. Ketiga, terkait peran masyarakat dalam mengawal dan menyukseskan pemiliham umum.

    Pendidikan Politik

    Dalam PP tersebut dijelaskan, besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan melebihi ketentuan dari PP Nomor 1 tahun 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Namun, esensi PP ini adalah bantuan keuangan untuk parpol ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain untuk pendidikan politik, dana bantuan keuangan juga bisa digunakan untuk kegiatan operasional partai.

    Tapi, kata Bachtiar apabila partai politik yang diberikan dana bantuan keuangan tidak melaporkan sesuai ketentuan dalam pasal 13, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan yaitu tidak diberikan dana bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Related Posts