Rabu, 15 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sebut Empat Area Rawan Korupsi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyebut ada empat area rawan korupsi. Masing-masing dalam perencanaan anggaran, dana hibah bansos, belanja barang dan jasa, serta kebijakan- kebijakan tender. Hal itu disampaikan Tjahyo Kumolo, saat memimpin apel terintegrasi di Halaman Balai Kota Semarang, Senin (13/8).

    Apel tersebut merupakan rangkaian roadshow Mendagri ke daerah, dalam upaya mencegah pejabat melakukan korupsi. Dia meminta seluruh pejabat hingga Wali Kota Semarang, jangan sampai tersangkut kasus korupsi. Jangan sampai seperti yang terjadi di daerah lain. Banyak pejabat, hingga kepala daerah sudah tersangkut, termasuk Bupati Purbalingga dan Bupati Klaten yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    ’’Kepala daerah dan pemangku kebijakan, mulai SKPD sampai Camat, seharusnya paham aturan dan mekanisme. Kepala daerah juga selalu saya ingatkan pahami area rawan korupsi,’’ tuturnya.

    Dia menyebutkan sudah ada 346 kasus di Indonesia. Ada kepala daerah, anggota DPRD, pejabat OPD, sampai kades dan lurah yang ditangkap KPK. Ini merupakan tantangan bangsa,’’kata dia.

    Keterbukaan

    Dikatakannya, sekarang sudah eranya keterbukaan. Semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran harus dilakukan secara transparan, baik dengan DPRD, pemerintah pusat, maupun lainnya.

    Dia mengakui gaji yang yang diterima kepala daerah tidak besar. Tetapi hal itu seharusnya bukan menjadi alasan melakukan korupsi atau penyelewenangan lainnya. ’’Saya berharap agar wali kota dapat terus berkoordinasi dengan BNN, BIN, Polda, dan Polrestabes untuk melakukan pengecekan. Dapat menggandeng lembaga- lembaga pemasyarakatan di Semarang dan perbatasan Semarang,’’ perintah Tjahjo.

    Jika perlu, lakukan sinergi dengan Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan, atau Demak, untuk mencari lahan luas membangun lembaga pemasyarakatan bersama. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan pihaknya akan memprioritaskan konsolidasi internal, untuk menghindari korupsi. ’’Tapi ada satu yang prioritas, yang perlu kami konsolidasikan terus menerus, yaitu menghindari wilayah rawan korupsi,’’ kata Hendi.

    Menurut dia, saat ini semua serba transparan. Sehingga jika ada kebijakan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan, maka bisa dilihat semua orang. Karena itu harus tegak lurus dan tidak main-main dengan pungli.

    Meski begitu, ia meminta semua pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang tidak menjadikan hal itu sebagai beban. Pada akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dia memastikan pejabat di Kota Semarang tidak ada yang berani bermain-main.

Related Posts