Kamis, 23 Februari 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Masyarakat Beda Pendapat, Itu Sah-Sah Saja

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan perbedaaan pendapat yang ada di negara demokrasi di Indonesia merupakan hal yang wajar. Jika masyarakat menilai adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.

    “Kita hidup berdemokrasi, ada yang setuju ada yang tidak kan sah-saah saja,” ungkap Mendagri ketika melangsungkan wawancara dengan Kompas TV, di Jakarta, Rabu (22/2).

    Mendagri menilai adanya hak angket yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan kasus pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan suatu hak politik dari DPR. 

    “Hak angket adalah salah satu kebijakan keputusan politik yang dilindungi Undang-Undang,” ujar Mendagri.

    Masyarakat berhak menyampaikan pendapat terhadap pengambilan kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mendagri mengungkapkan terkait dengan adanya gugatan kepada pemerintah, pemerintah akan tetap melayani.

    “Baik, itu kan hak masyarakat, kami akan melayani,” tutur Mendagri.

Related Posts