Rabu, 18 Oktober 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

PP Soal Perangkat Daerah Masih Memiliki Perbedaan Pemahaman

  • Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, terdapat beragam pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam rapat pembahasan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Rapat pembahasan ini di inisiasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen Polpum Kemendagri guna membahas dan menindaklanjuti hasil rapat pembahasan ijin prakarsa perubahan atas peraturan itu di Kementerian Sekretariat Negara, beberapa waktu lalu.

    Interprestasi yang berbeda kata dia, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi pengangggarannya. Di mana masih ditemukan sejumlah masalah, misalnya dari segi status Kesbangpol di daerah dianggap keberadaannya tidak jelas sebagaimana pasal 122 ayat 1, dan terkait dukungan anggaran. Di mana ayat 2 menyatakan, Kesbangpol Daerah merupakan perangkat pusat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum maka harus dibiayai APBN. Masalah di daerah terkait penganggaran, terdapat beberapa daerah hanya mengganggarkan belanja gaji saja ada juga yang tidak tercover program prioritas.

    "Contohnya di kota Surabaya, terkait dengan Kesbangpol di Surabaya perangkatnya ada, strukturnya ada tapi orangnya tidak ada, jadi semua Plt dari kepala badan sampai staf pendukung," lanjut Soedarmo.

    Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Kemendagri, Rizari menyampaikan, penguatan Polpum perlu dilakukan. Kata dia, Badan Kesbangpol selama ini di daerah tidak bersifat hierarki sampai terbit Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 25 terkait Pelaksanaan Urusan Pemerinatahan Umum yang merupakan kewenangan presiden dan dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur, bupati/walikota.

    Lanjut dia, permasalahan muncul ketika PP terkait urusan pemerintahan umum ditunda pelaksanaannya dan belum ditanda tangani. Perlunya penyampaian kepada presiden bahwa pasal 25 adalah kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan juga bahwa kesbangpol di daerah adalah mata dan telinganya kepada daerah dalam menjalankan tugasnya.

Related Posts