Jumat, 28 April 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Seputar Kesbangpol » FDA Pertemuan Pemda, Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan (6 Maret 2017)

FDA Pertemuan Pemda, Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan dilaksanakan di Hotel Ibis Senen Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017, dalam FDA ini membahas permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia akhir-akhir ini cukup menyita perhatian kita, adalah mengenai pendirian rumah ibadah, seperti yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia yaitu Aceh Singkil, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Jakarta. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya pemahaman masyarakat atas subtansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah. Forum Diskusi Aktual kali ini, membahas permasalahan mengenai Strategi Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Melalui peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap PBM Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006.

Sejak disahkannya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, masih sering terjadi permasalahan  di daerah menyangkut pendirian rumah ibadah, hal ini disebabkabkan oleh masih kurang konsistensinya dalam implementasi.  Sehingga muncul pertanyaan, apakah sosialisasi PBM yang belum terlaksana dengan baik atau bagaimana sikap dasar  setiap pihak yang terkait terhadap PBM karena sebagian pihak menyebutkan  munculnya kasus-kasus rumah ibadat, seperti di Tolikara dan Singkil, disebabkan PBM.
Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa selain disebabkan kurangnya pemahaman subtansi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,  juga karena tidak ditaatinya PBM  yang disebabkan faktor  diluar masalah keagamaan, seperti faktor  ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan PBM guna meningkatkan pemahaman bagi pemerintah, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.
Selama ini PBM merupakan satu-satunya peraturan yang  dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan pendirian rumah ibadat yang terjadi dengan tetap mengedepankan kerukunan umat beragama. Karena merupakan hasil kesepakatan dari dari masing-masing perwakilan majelis agama. sehingga dapat menjadi titik temu penyelesaian permasalahan.

PBM bukan hanya mengatur tentang pendirian Rumah Ibadat namun juga mengatur peran Pemerintah Daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan kegiatan sosialisasi sampai tingkat kelurahan/desa dan mengganggarkan pendanaan untuk FKUB untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat ikut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PBM. 

Pengamatan di lapangan pada umumnya FKUB di daerah masih lebih banyak terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana disinggung di atas. Untuk itulah perlu disusun program kerja FKUB sebagai pedoman dalam pengembangan kinerja FKUB di daerah yang terdiri dari Pelaksanaan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi, Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan, dan Pemberdayaan Masyarakat.