Jumat, 22 September 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Seputar Kesbangpol » Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan pada hari Senin, 6 Maret 2017 bertempat di Balikpapan. Dalam Rakornas ini dibuka secara langsung oleh Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh  Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/kota Wilayah Jabar, Jateng, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Sulteng dan Sultra.

Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan cerminan akan hak warga Negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip kesederajatan atas kedudukan fungsi dan peran setiap warga negara.
Kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar tercipta kebersamaan hak, kesederajatan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.

Dalam melakukan penguatan kelembagaan fungsi dan peran partai politik, Pemerintah bersama dengan DPR-RI akan melakukan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sekaligus akan melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik sehingga diharapkan kedepan tercipta sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem Presidensiil yang efektif.
Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu Pertama “membentuk sikap dan perilaku partai politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, Kedua “memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi politik rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekruitmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan 2 (dua) hal berkenaan dengan pengelolaan keuangan partai politik. Mengenai keuangan partai politik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa:
Keuangan partai politik bersumber dari:
a.Iuran anggota;
b.Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c.Bantuan keuangan dari APBN/APBD.
Selanjutnya dalam, Pasal 34A disebutkan dengan jelas bahwa :
(1)Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10 huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
Pasal-pasal penting berikutnya, mengenai pengelolaan keuangan partai politik, adalah Pasal 39 yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas, dan juga laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik. Hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh manajemen partai politik  adalah transparansi.
Transparan berarti segala sesuatu mengenai pemasukan dan pengeluaran dari berbagai kegiatan partai politik harus bersifat terbuka, dan diketahui oleh setiap pengurus dan/atau anggota partai politik, dan tidak hanya itu, tetapi juga harus dan wajib disampaikan kepada simpatisan/konstituen partai politik tersebut.
Hadirin yang berbahagia,
Perlu saya tekankan disini, transparansi ini sangat penting, tentunya kita semua tahu bahwa di negara tercinta ini, semua pihak, terutama rakyat di seluruh pelosok negeri, setiap hari dibanjiri oleh berita-berita terkait dengan manipulasi dana, penyelewengan dana, atau yang lebih dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Setiap hari kita mendengar, menyaksikan dan membaca melalui berbagai media massa, baik media cetak, dengar maupun televisi, dan jangan dilupakan berbagai media sosial di internet, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap hari tidak putus-putusnya diberitakan mengusut dan memeriksa tindak pelanggaran pidana korupsi tersebut.
Kita semua menginginkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Juga  pengelolaan partai politik yang baik dan bersih dari korupsi. Untuk itulah di sini, para pengelola manajemen keuangan partai politik harus tanggap dan segera berubah untuk selalu bersikap transparan. Kalau perlu buat laporan keuangan bulanan dan dokumen laporan tersebut ditempel di papan pengumuman sekretariat partai politik. Transparansi ini perlu dan penting, mulai dari kantor sub ranting, ranting, cabang, tingkat kabupaten, provinsi sampat di tingkat pusat. Kalau budaya transparan ini sudah dibiasakan, Insyaallah, manajemen partai politik yang baik dan modern dapat berjalan dengan benar.
Jadi, transparansi itu penting dan wajib diusahakan. Satu hal strategis terkait dengan transparansi ini, yang mungkin perlu dikemukakan di sini, bahwa partai politik yang transparan dan bersih bisa menjadi daya tarik dan faktor pendorong bagi rakyat Indonesia untuk memilih partai yang transparan dan bersih. Hal ini strategis sifatnya, karena partai politik terus bersaing merebut hati rakyat untuk memberikan suara pada pemilihan umum apalagi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum saat ini sedang dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR RI maka tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 akan dimulai tahun ini.

Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai penerimaan/pemasukan keuangan bagi partai politik. 
Tentunya kita semua menyadari bahwa uang dalam politik adalah sebuah keniscayaan/keharusan karena tanpa uang, politik tidak bergerak, tumbuh dan berkembang seperti juga ekonomi dan pembangunan. Untuk menjalankan roda organisai partai politik dibutuhkan dana yang besar, bahkan sangat besar, mengingat kegiatan-kegiatan partai politik yang beragam dan wajib dilaksanakan, misalnya melalui pendidikan politik bagi anggota dan konstituen, harus dilakukan di wilayah RI yang sangat luas, dengan pulau-pulau yang tersebar, juga dengan jumlah rakyat RI yang semakin besar, menurut catatan BPS saat ini jumlah penduduk RI lebih dari 250 juta jiwa. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi sumber-sumber dana yang dapat diterima oleh partai politik secara sah dan tanpa melanggar peraturan.
Di acara rapat koordinasi ini, ada baiknya kita mempelajari dan memahami adanya perubahan Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terutama terkait verifikasi terhadap persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang disampaikan oleh partai politik untuk dilakukan pemeriksaan BPK sebagai persyaratan pencairan dana tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan BPK RI No. 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Secara umum yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik adalah terkait   penggunaan bantuan keuangan Parpol keterlambatan penyelesaian laporan pertanggung jawaban dari partai politik. 
  Disamping itu berencana akan menaikan bantuan keuangan dengan cara mengubah rumusan atau formula yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan menambahkan variabel anggaran untuk pendidikan politik, sesuai dengan amanat Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Terdapat indikasi yang cukup jelas bahwa kinerja partai politik di Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan sebagaimana sudah menjadi temuan berbagai studi kualitatif maupun kwantitatif terhadap partai politik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menemukan bahwa partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi terlemah di Indonesia, bersama-sama dengan DPRD dan Birokrasi Pemda, Dalam IDI Tahun 2015 angka variabel peran partai politik secara keseluruhan adalah 59,09 atau buruk, berada dibawah angka komposit IDI 2015 secara nasional 72,82.
Dari sejumlah negara demokrasi yang sudah mapan, bantuan partai politik dari anggaran negara merupakan instrumen yang signifikan untuk membangun partai politik sehingga diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam membangun dan memelihara proses politik. Apabila dibandingkan dengan negara-negara demokrasi seperti Uzbekistan memberikan bantuan kepada partai politik 100%, Inggris, Prancis, Denmark, Jepang dan Swedia (bantuan partai politik berkisar 30%-70% dari jumlah kebutuhan anggaran partai politik), bantuan untuk seluruh partai politik di Indoesia yang saat ini hanya sebesar Rp13,167 miliar memang relatif masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar Rp. 108,- per suara sah. Kenaikan jumlah bantuan keuangan partai politik ini harus diiringi transparansi keuangan partai. 
Karena itu untuk memperkuat akuntabilitas pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik maka diselenggarakanlah forum Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik.
Hadirin yang saya hormati,
Selama mengikuti kegiatan ini, saudara-saudara diharapkan lebih proaktif berbagi informasi sesuai tugas masing-masing sekaligus memberikan masukan dan juga mencarikan solusi terhadap rencana pemerintah menaikan bantuan keuangan kepada partai politik. 
Akhirnya saya mengharapkan dan menekankan kepada para peserta forum ini agar dapat membahas dan mendiskusikan beberapa hal pokok mengenai keuangan partai politik untuk mendukung keberadaan partai menjadi partai yang mandiri dimasa mendatang sebagai berikut :
1.Mencari alternatif sumber keuangan partai politik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2.Memahami terhadap perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai acara pokok pada forum ini.