Rabu, 22 Februari 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

GuestBook / Buku Tamu

Kepada para pengunjung sekalian, kami persilakan untuk mengisi buku tamu kami. Setiap komentar yang masuk, akan kami review terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Sebagai catatan, apabila ingin menanyakan sesuatu kepada kami silahkan kirim pertanyaan anda pada Forum Konsultasi. Dilarang beriklan disini...
Guestbook Comments
Baiq kharisma nur azana 1235 hari yang lalu
Assalamualaikum wr.wb
saya ingin menayakan tata cara/pesyaratan magang di kesbangpol bagaimana?
mohon penjelasannya, terimakaih :)
Jawaban
Persyaratan magang di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengajukan surat permohonan dari Instansi/Sekolah kepada Sekretaris Ditjen Kesbangpol.
dickedy@yahoo.co.id 1223 hari yang lalu
adakah diklat Intelijen (Intelstrat) dari Ditjen Kesatuan Bangsa dan Polityik bagi anggota Kominda Kota/kabupaten


Jawaban
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik membuka kesempatan bagi seluruh anggota kominda kabupaten/kota untuk mengikuti diklat intelijen, yang direncanakan setiap tahun ada 10 angkatan.
Ari Sultanto 1213 hari yang lalu
Assalamualaikum wr. wb.
Media Kesbang Edisi Oktober ini apakah ada?
dan tata cara download/print-nya gimana ya?
Terima Kasih :)
@kesbangpol kota samarinda (prov.Kaltim)

Jawaban
Untuk Edisi Oktober sudah terbit, tinggal upload ke website kesbangpol. Print/download untuk sementara ini belum bisa. Media bisa diprint dengan cara kita akan mengirimkan ke alamat email pemohon/pembaca.
Achmad Edrin Sofyan, SE/edrin@nenggala.co.id 1203 hari yang lalu
Assalamualaikum Bpk/Ibu di Ditjen Kesbangpol, saya selaku warga masyarakat ingin menanyakan bagaimana caranya kami dapat berpartisipasi serta berperan aktif dalam FKDM, kami bermukim di Jakarta Barat/DKI Jakarta....Mohon penjelasan dari Bpk/Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wass.

Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbangpol menyampaikan terima kasih atas informasi yang saudara sampaikan. Dapat kami informasikan bahwa saudara dapat berpartisipasi serta berperan aktif dalam FKDM dengan melakukan komunikasi dan koordinasi aktif di Badan Kesbangpol Jakarta Barat. Demikian untuk menjadi maklum, Terima Kasih.
yusup ibrahim 1192 hari yang lalu
Assalamu Alaikum wr wb
Saya mau downdload contoh Laporan harian dan laporan khusus untuk perbaikan administrasi di Badan KesbangPol KOta Gorontalo Provinsi Gorontalo . Trima KAsih

Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Contoh laporan tidak dapat dipublish tetapi bisa dikirim via email atau silahkan datang ke ditjen kesbangpol kemendagri Jakarta untuk penjelasan yang lebih detail.
okta wastu 1188 hari yang lalu
bapak2 yth.,

ormas2 di propinsi riau, khususnya di kota minas, duri dan rumbai, 90% adalah organisasi preman berkedok ormas.

satu2nya kegiatan \"formal\" mereka adalah melakukan pungutan liar SECARA PAKSA dengan dalih \"kerjasama humas\" dan \"keamanan\", dengan jumlah YANG MEREKA PAKSAKAN.

satu2nya kegiatan rutin mereka adalah MEMAKSA perusahaan2 untuk menerima anggota mereka sebagai karyawan, tanpa proses seleksi, tanpa dasar kompetensi dan MEMAKSAKAN BESAR GAJI yang harus diterima, dengan alasan sebagai putra daerah, padahal 96% KARYAWAN perusahaan di minas, duri dan dumai adalah PUTRA DAERAH.

satu2nya kegiatan \"sosial\" mereka adalah MABUK, JUDI dan PROSTITUSI.

mohon tindakannya.

terimakasih



Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbangpol menyampaikan terima kasih atas informasi yang saudara sampaikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian saudara dapat menyampaikan surat pengaduan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan melampirkan data-data terkait aktivitas dan keberadaan ormas yang meresahkan dimaksud, agar dapat diambil langkah sesuai peraturan yang berlaku.
adi 1181 hari yang lalu
Ass.wr.wb. kenp pilihan untuk melihat SKT ormas yg sudah terdaftar masih kosong? jdi, kpn kira-kira bisa kita lihat langsung ormas yg sudah terdaftar melalui websait jenderal kesbangpol.mksh

Jawaban
Terima kasih atas perhatian saudara, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Kementerian atau Instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri namun Sistem Informasi Ormas yang diintegrasikan secara nasional sebagaimana dimaksud masih dalam tahap pengembangan untuk dapat ditampilkan melalui website Ditjen Kesbangpol.
quint 1154 hari yang lalu
ass.wr.wb. mohon dikirim petunjuk pedoman struktur organisasi Badan kesbangpol kabupaten/Kota


Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbangpol mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saudara. Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ada beberapa daerah yang belum sama, tapi sebagai pedoman penyusunan Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten/Kota sebagai berikut: ORGANISASI BADAN/KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA 1. Sekretariat, mempunyai fungsi: a. Penyusunan Program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran. b. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan. 2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi : a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga; b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; dan e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi. 3. Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi : a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik; b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi; d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi; dan e. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. 4. Bidang Ketahan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai Fungsi : a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Provinsi; f. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. g. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. h. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Provinsi; i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi; dan j. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi. 5. Bidang Politik mempunyai fungsi : a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi; b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi; c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi; d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi; dan e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
Lucky Febriansyah 1152 hari yang lalu
Ass.wr.wb. Saya Mahasiswa Univ. Jambi yg lagi Skripsi masalah Legalitas Ormas di Propinsi Jambi pasca UU No. 17 th 2013 yg tlah ditetapkan. Mohon Minta data Ormasnya di Prop. saya. Trims..
luckyfebriansyah184@gmail.com

Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kesbangpol mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saudara. Data mengenai Ormas di Provinsi Jambi dapat langsung ditanyakan pada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, setiap tahun Provinsi masing-masing merilis data Ormas yang telah terdaftar di wilayah masing-masing.
Agus Haryanto 1151 hari yang lalu
Sehubungan dengan diberlakukannya Perpres No 67 Tahun 2013 bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen pada Ditjen Kesbangpol maupun Badan Kesbangpol di daerah ?

Jawaban
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Untuk provinsi tetap mengacu pada perpres 67/2013 dan peraturan Kepala BIN No 1/2014, sedangkan untuk kab/kota mengacu pada permendagri no 16/2011.


Formulir Komentar
Pengirim
Komentar
  Maks. 150 karakter.
  Please retype the characters from the image:
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code